Oleh Fuad Bawazier Menteri Keuangan Era Orde Baru pada hari Kamis, 09 Apr 2020 - 11:05:31 WIB
Bagikan Berita ini :

Secara De Facto Anies Leader Dalam Penanganan Virus Corona di Indonesia

tscom_news_photo_1586405131.jpg
Fuad Bawazier Menteri Keuangan Era Orde Baru (Sumber foto : Istimewa)

Sejak awal ada issue Virus Corona, Pemerintah Pusat terkesan menganggap enteng wabah ini dan acap kali menjadikannya candaan.

Mulai canda nasi kucing, mobil corona, izin masuknya sulit, orang kita kebal virus dll.

Bukannya Pemerintah mempersiapkan diri untuk menangkal wabah, tetapi aneh justru sibuk menangkal turunnya wisata. Benar benar tidak nyambung.

Alat-alat medis seperti masker dan Alat Pelindung Diri (APD) buru-buru diekspor ke China sebagai peluang bisnis.

Ini karena tidak ada kemampuan mengantisipasi keadaan. Walhasil Pemerintah Pusat gigih menyangkal virus corona telah masuk ke Indonesia.

Padahal negara-negara lain meresponsnya serius dan mulai ambil ancang-ancang. Sikap Pemerintah Pusat ini nampaknya mengherankan dan mengecewakan komunitas internasional.

Singkat cerita, internasional kurang mempercayai data Indonesia tentang Covid-19, bahkan sampai kini. Kita di anggap underreporting. Mungkin tidak sengaja menyembunyikan datanya tetapi memang tidak mampu mendata dengan baik.

Pemda-Pemda mulai gelisah menghadapi wabah Corona. Sebagian menunjukkan sikap tidak puas terhadap respon Pemerintah Pusat.

Mereka berjalan sendiri.
Sementara itu, Gubernur DKI Anies Baswedan, sejak awal mempunyai penilaian yang juga berbeda dalam menyikapi wabah Covid-19 ini. Beliau amat serius dan berwawasan internasional.

Komunitas internasional memberikan penilaian positif terhadap sikap Gub DKI.

Celakanya banyak yang mendukung maupun yang ketakutan bahwa Anies Baswedan ini potensial bakal menjadi Capres 2024, sehingga apapun yang disikapi dan diperbuat Anies di politisir.

Kelompok yang ketakutan tadi langsung menyerang membabi buta apapun yang dijalankan Gub DKI.

Meskipun banyak kendalanya, Gubernur DKI praktis atau de facto telah menjadi leader dalam penanganan Virus Corona di Indonesia.

Anies terus berusaha untuk semaksimal mungkin menggunakan kewenangan yang ada padanya untuk melindungi masyarakat DKI, meski sering “digembosi” oleh kebijakan Pemerintah Pusat.

Terasa sekali ada nuansa persaingan atau permusuhan terhadap Anies.

Kebijakan kebijakan Gub DKI dalam menghadapi wabah Covid-19 semakin menginspirasi Pemda2 yang lain.

Bahkan to some extent diikuti pula oleh Pemerintah Pusat yang maju mundur menyerahkan urusan Covid-19 ini kepada masing masing Pemda.

Pemerintah Pusat selama ini terkesan lamban, inkonsisten dan berantakan dalam merumuskan kordinasi di pusat sendiri maupun dengan pemda.

Pemda-Pemda semakin tidak sabar dan nekad berjalan sendiri tanpa izin Pusat. Pusat mulai kehilangan wibawanya. Intinya ada tarik ulur Pusat dan Daerah, semacam perebutan wewenang dan adu kekuasaan.

Memang ada yang menduga bahwa ini adalah taktik atau kesempatan bagi Pemerintah Pusat untuk cuci tangan atau berkelit daripada gagal dan menerima kecaman atau cemooh dari masyarakat dan luar negeri.

Lebih-lebih banyak spekulasi terutama yang datang dari luar negeri bahwa Indonesia akan menghadapi keadaan yang serius dalam wabah ini.

Sementara langkah Gub DKI yang serius dan konsisten semakin menuai pujian dari kalangan diplomat asing dan komunitas internasional.

Ditengah tekanan itu, Gub DKI semaksimal mungkin menggunakan kewenangan yang dipunyainya untuk mengutamakan keselamatan nyawa warga DKI dari Covid-19, bukan membangun pencitraan.

Mirip dengan taktiknya ketika menghadapi penyetopan Reklamasi Teluk Jakarta. Dia sabar dan berpengalaman menghadapi semua gangguan, rongrongan dan tekanan.

Jadi ini bukan percobaannya yang pertama kali, meski jauh lebih berat. Karena itu kita semua wajib mendukung PSBB yang ditetapkan Gub DKI berlaku mulai Jumat 10 April 2020.

Bagi yang mampu menolong tetangganya yang kurang mampu.

Last but not least, semua pejabat tanpa terkecuali, harus ingat bahwa menandatangani peraturan atau keputusan adalah mudah, tapi janganlah merasa itu sudah selesai dan membebaskan dirinya dari tanggung jawab.

Sebab itu barulah permulaan. Yang penting adalah realisasinya. Jangan hanya PHP. Bantuan harus Mencapai sasaran dengan cepat dan tanpa korupsi. Rakyat minta bukti bukan janji. Kenyataan bukan pencitraan.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Lainnya
Opini

Tradisi Halal Bihalal dan Makna Kata Maaf Presiden

Oleh Pengamat Ilmu pemerintahan Gde Siriana
pada hari Minggu, 24 Mei 2020
Mengapa di Indonesia ada tradisi #halalbihalal yang tidak ada di negeri lain? Tradisi Halal bihalal telah berdampak sosial & politik dalam masyarakat. Secara sosial kehidupan bernegara lebih cair ...
Opini

Siapa Kebingungan, Saya atau Menkeu SMI?

Pada 20 April 2020 saya mengulas bahwa meski pemerintah mengklaim ada anggaran Stimulus Covid-19 sebesar Rp405T, saya sebutkan bahwa kenaikan bersih (net) belanja negara (APBN) tahun 2020 hanya ...