Oleh Sahlan Ake pada hari Senin, 27 Apr 2020 - 22:37:36 WIB
Bagikan Berita ini :

Senior PDIP Persilakan Masyarakat Gugat Yasonna

tscom_news_photo_1588001856.jpg
Yasonna Laoly Menkumham (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kebijakan pelepasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi yang dilakukan MenkumHAM Yasonna Laoly digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPR Herman Herry tak menyoalkan adanya warga negara yang melakukan gugatan terhadap kebijakan Menkumham Yasonna itu. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.

"Oleh sebab itu siapa pun warga negara Indonesia jika merasa tidak puas atas sebuah kebijakan pemerintah, maka terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku," kata Herman, Senin (27/4/2020).

Politikus PDIP ini mengatakan, bila pemerintah merasa perlu dibentuknya tim pengawas terkait kebijakan asimilasi, maka Komisi III DPR tidak berkeberatan selama tujuannya untuk kemaslahatan bangsa dan negara.

Herman juga mempersilakan Kemenkumham melakukan koreksi terhadap kebijakannya bila merasa hal tersebut diperlukan. "Silakan Menkumham lakukan koreksi jika diperlukan karena hal tersebut ada pada ranah pemerintah," demikian Herman.

Lebih jauh, Herman meminta publik melihat secara fair kebijakan asimilasi yang diambil Yasonna Laoly tersebut. Terlebih dari sisi manfaat dan mudaratnya di masa pandemi Covid-19 saat ini.

"Terkait kebijakan asimilasi yang dibuat oleh Menkumham (Yasonna) publik harus fair dalam melihat antara manfaat dan mudarat dalam situasi krisis Covid-19 saat ini," kata Herman.

"Berapa jumlah yang dibebaskan dan berapa jumlah atau berapa persen yang membuat ulah dengan kembali melakukan kejahatan," lanjut politikus senior PDI Perjuangan dari Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.

Seperti diketahui Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997, Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidakadilan Independen, Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia menggugat kebijakan pembebasan napi lewat program asimilasi dan integrasi. Selaku tergugat ialah kepala Rutan Surakarta, kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, dan Menkumham.

Ketua Umum Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997 Boyamin Saiman mengatakan bahwa gugatan itu sudah didaftarkan di PN Surakarta, Kamis (23/4).

“Telah dilakukan gugatan perdata terkait kontroversi kebijakan pelepasan napi (asimilasi oleh Menkumham) di mana para napi yang telah dilepas sebagian melakukan kejahatan lagi dan menimbulkan keresahan pada saat pandemi corona,” kata Boyamin, Minggu (26/4).

Ia mengatakan untuk mengembalikan rasa aman maka pihaknya menggugat Menkumham Yasonna agar menarik kembali napi asimilasi dan dilakukan seleksi serta psikotes secara ketat bila hendak melakukan kebijakan tersebut.

Boyamin menjelaskan napi asimilasi yang dilepas harus memenuhi syarat, yakni berkelakuan baik berdasar tidak ada catatan pernah melanggar selama dalam lapas (register F), dan membuat surat pernyataan tidak akan melakukan kejahatan lagi.

Menurut Boyamin, materi gugatan ini ialah para tergugat salah hanya menerapkan syarat tersebut secara sederhana, tanpa meneliti secara mendalam watak napi dengan psikotes sehingga hasilnya napi berbuat jahat lagi.

"Jadi, yang dipersalahkan adalah teledor, tidak hati-hati dan melanggar prinsip pembinaan pada saat memutuskan napi mendapat asimilasi," ungkapnya.

tag: #pdip  #menkumham-yasonna-laoly  #maki  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: I Nyoman Parta
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Adies Kadir
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Ali Wongso Sinaga
advertisement
Dompet Dhuafa: Zakat Fitrah
advertisement
Domper Dhuafa: Sedekah Quran
advertisement
Lainnya
Berita

Rumah Warga yang Balik ke Jakarta Akan Diberi Tanda

Oleh Rihad
pada hari Sunday, 16 Mei 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Polda Metro Jaya bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kodam Jaya memberikan tanda terhadap rumah warga balik ke Jakarta guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 usai ...
Berita

Investasi RI Berangsur Membaik, Muhaimin Beraharap Penanganan Pandemi Covid-19 Lebih Serius

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Indonesia diprediksi akan memasuki masa pemulihan pada triwulan II-2021. Salah satu indikator skenario prediktif tersebut adalah pertumbuhan realisasi nilai ...