JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Belum lama ini Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menggunakan aksi militer untuk mengatasi para demonstran yang sebagian bertindak anarkis.
Ancaman itu kemudian diikuti oleh pernyataan Menteri Pertahanan Mark Esper. Di situ ia mengatakan bahwa ada arena perang yang akan digunakan militer di beberapa lokasi unjuk rasa di sana. Di situ nanti helikopter akan leluasa melakukan manuver unjuk kekuatan di Washington.
Dalam memo kepada karyawan Departemen Pertahanan pada hari Selasa, Esper meminta personil untuk "tetap apolitis di hari-hari yang penuh gejolak ini."
Esper dan Jenderal Mark Milley, ketua Kepala Staf Gabungan, menemani Trump pada hari Senin ketika ia berpose di sebuah gereja di dekat Gedung Putih sambil memegang Alkitab sambil menyuarakan rencana aksi militer tadi.
Pernyataan dua pejabat Gedung Putih tentu saja mengundang respon negatif. Salah satunya dari Kepala Staf Gabungan Martin Dempsey. “Amerika bukanlah medan pertempuran. Warga negara kami bukanlah musuh, ”ujar Martin dalam Twitternya seperti dikutip reuters.com (3/6/2020).
Bagi para kritikus Trump menyebut ketergantungan presiden terhadap militer dalam menanganai masalah domestik dapat membuat angkatan bersenjata, yang dimaksudkan bersifat apolitis, menjadi bagian tampak selaras dengan agenda politik Trump.
Trump sebelumnya telah mempekerjakan militer untuk membantu membendung imigrasi ilegal dan menggunakan dana pertahanan untuk membangun tembok perbatasannya.
James Miller, mantan pejabat Pentagon yang duduk di Dewan Ilmu Pertahanan, mengatakan ia mengundurkan diri dari dewan setelah melihat pengunjuk rasa damai disemprot gas air mata dan ditembaki peluru karet sebelum jam malam berlakumpada hari Senin (1/6/2020). Padahal pada saat itu Esper menemani Trump ke gereja.
"Anda mungkin tidak dapat menghentikan Presiden Trump untuk mengarahkan penggunaan kekuatan yang mengerikan ini, tetapi Anda bisa memilih untuk menentangnya," kata Miller dalam surat pengunduran dirinya, yang ia terbitkan di Washington Post.
Kori Schake, dari Institut Perusahaan Amerika yang konservatif dan pakar hubungan sipil-militer A.S., mengatakan Esper dan Milley perlu dimintai pertanggungjawaban atas keputusan "mengejutkan" mereka untuk tampil dalam situasi itu.
“Mereka membuat pilihan. Mereka bisa mengatakan, Tuan Presiden, saya pikir itu akan mengirimkan sinyal buruk bagi saya untuk melakukan ini, ”kata Schake.
