Oleh Alfin Pulungan pada hari Selasa, 08 Sep 2020 - 13:32:02 WIB
Bagikan Berita ini :

Jokowi Minta Demokrasi Dijaga Jelang Pilkada, Tapi Pembungkaman Suara Masih Terjadi

tscom_news_photo_1599546710.jpeg
Presiden Jokowi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyelenggara Pilkada menjaga kualitas demokrasi jelang dan saat Pilkada berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Hal itu ia sampaikan dalam rapat terbatas persiapan Pilkada Serentak 2020 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

"Saya minta kualitas demokrasi kita dijaga, ditingkatkan. Kita ingin dalam posisi yang sulit seperti ini demokrasi kita semakin dewasa, demokrasi kita semakin matang," kata Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Selain itu, Jokowi juga meminta pihak-pihak terkait, terutama para kandidat, agar menjaga etika dalam menggunakan narasi saat kampanye. Jokowi bermaksud agar tak ada yang berupaya mengadu domba dengan membawa-bawa politik SARA karena dapat menimbulkan perpecahan.

"Harus ada ketegasan jangan sampai menggunakan politik-politik identitas, politik SARA karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan, ini yang harus dicegah," katanya.

Ucapan Jokowi yang ingin demokrasi dijaga itu bertolak belakang jika melihat realitas demokrasi yang belakangan terjadi. Pasalnya, sering terjadi pembiaran atas upaya pembungkaman suara masyarakat oleh sejumlah pihak yang tak dikenal.

Hal itu sebagaimana diungkapkan Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Herzaky Mahendra Putra. Menurutnya, beberapa peristiwa yang mengancam kebebasan suara dan pers, berpotensi menjadikan Indonesia mengalami resesi demokrasi.

"Jika dulu kudeta merupakan ancaman secara langsung yang dirasakan oleh demokrasi, kini demokrasi menderita secara diam-diam," kata Herzaki, Ahad, 6 September 2020.

Ia mengungkapkan, ada upaya teror dari pihak tak dikenal dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, di antaranya ancaman kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Hal itu ditunjukkan beberapa situs resmi dan akun media sosial media massa nasional dan akademisi yang mengalami peretasan.

Untuk itu, ia meminta pemerintah menunjukkan ketegasan kepada pihak-pihak yang berusaha membungkam suara-suara kritis melalui upaya peretasan situs maupun media sosial, dan cara-cara lainnya. Sebab, pemerintah memiliki seluruh infrastruktur yang diperlukan untuk menjaga iklim demokrasi di Indonesia agar tetap sehat dan adil.

"Harus ada arahan jelas dari pemerintah kepada aparat terkait, agar tindakan yang berpotensi menggerus demokrasi, diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga masyarakat percaya kalau upaya pembungkaman suara kritis ini, bukan berasal dari tangan kekuasaan," katanya.

tag: #jokowi  #demokrasi  #pers  #pilkada-2020  
Bagikan Berita ini :
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Advertisement
TStrending
#1
Berita

Ini Aturan Main Balapan Formula-E

Oleh
pada hari Friday, 21 Feb 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Pemprov DKI kini sedang mempersiapkan Ajang Balapan Formula E yang akan digelar di Kawasan Medan merdeka pada tanggal 6 Juni 2020 mendatang. Apa itu Formula E ...
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Demokrat : Para Kader Yang Dipecat Dilarang Bawa-Bawa Nama Partai

Oleh Aditya AF
pada hari Minggu, 28 Feb 2021
JAKARTA ( TEROPONG SENAYAN ) -- Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat menegaskan kepada para kader yang dipecat sudah tak lagi terikat dengan partai.  Anggota MTP Demokrat, Syarief Hasan ...
Berita

Hadapi Covid, Ketum PBNU Usul PNS Berzakat 2,5%

JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)--Ketua Umum PBNU, Said Aqil Sirodj meminta pemerintah untuk menginstruksikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga pegawai BUMN untuk membayar zakat 2,5% ...