Oleh Alfin Pulungan pada hari Selasa, 08 Sep 2020 - 13:32:02 WIB
Bagikan Berita ini :

Jokowi Minta Demokrasi Dijaga Jelang Pilkada, Tapi Pembungkaman Suara Masih Terjadi

tscom_news_photo_1599546710.jpeg
Presiden Jokowi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyelenggara Pilkada menjaga kualitas demokrasi jelang dan saat Pilkada berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Hal itu ia sampaikan dalam rapat terbatas persiapan Pilkada Serentak 2020 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

"Saya minta kualitas demokrasi kita dijaga, ditingkatkan. Kita ingin dalam posisi yang sulit seperti ini demokrasi kita semakin dewasa, demokrasi kita semakin matang," kata Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Selain itu, Jokowi juga meminta pihak-pihak terkait, terutama para kandidat, agar menjaga etika dalam menggunakan narasi saat kampanye. Jokowi bermaksud agar tak ada yang berupaya mengadu domba dengan membawa-bawa politik SARA karena dapat menimbulkan perpecahan.

"Harus ada ketegasan jangan sampai menggunakan politik-politik identitas, politik SARA karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan, ini yang harus dicegah," katanya.

Ucapan Jokowi yang ingin demokrasi dijaga itu bertolak belakang jika melihat realitas demokrasi yang belakangan terjadi. Pasalnya, sering terjadi pembiaran atas upaya pembungkaman suara masyarakat oleh sejumlah pihak yang tak dikenal.

Hal itu sebagaimana diungkapkan Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Herzaky Mahendra Putra. Menurutnya, beberapa peristiwa yang mengancam kebebasan suara dan pers, berpotensi menjadikan Indonesia mengalami resesi demokrasi.

"Jika dulu kudeta merupakan ancaman secara langsung yang dirasakan oleh demokrasi, kini demokrasi menderita secara diam-diam," kata Herzaki, Ahad, 6 September 2020.

Ia mengungkapkan, ada upaya teror dari pihak tak dikenal dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, di antaranya ancaman kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Hal itu ditunjukkan beberapa situs resmi dan akun media sosial media massa nasional dan akademisi yang mengalami peretasan.

Untuk itu, ia meminta pemerintah menunjukkan ketegasan kepada pihak-pihak yang berusaha membungkam suara-suara kritis melalui upaya peretasan situs maupun media sosial, dan cara-cara lainnya. Sebab, pemerintah memiliki seluruh infrastruktur yang diperlukan untuk menjaga iklim demokrasi di Indonesia agar tetap sehat dan adil.

"Harus ada arahan jelas dari pemerintah kepada aparat terkait, agar tindakan yang berpotensi menggerus demokrasi, diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga masyarakat percaya kalau upaya pembungkaman suara kritis ini, bukan berasal dari tangan kekuasaan," katanya.

tag: #jokowi  #demokrasi  #pers  #pilkada-2020  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Sebut Omnibus Law Untungkan Mahasiswa, Moeldoko: Yang Paham Tidak Akan Turun ke Jalan

Oleh Alfin Pulungan
pada hari Kamis, 22 Okt 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan aksi unjuk rasa mahasiswa yang menolak Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja bertolak belakang dengan manfaat yang ...
Berita

Satu Tahun Pemerintahan Jokowi, JPPI Berikan Rapor Merah Di Sektor Pendidikan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai pendidikan belum menjadi prioritas negara selama satu tahun kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres ...