Oleh Ariful Hakim pada hari Kamis, 04 Feb 2021 - 22:07:13 WIB
Bagikan Berita ini :

DPR: Keterlibatan Epidemiolog Maksimalkan Penanganan Covid

tscom_news_photo_1612451233.jpg
Perawatan penderita Covid-19 (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi IX DPR RI M.Yahya Zaini mengatakan kolaborasi pemerintah denganepidemiolog dalam menyusun kebijakan pencegahan kasusCovid-19akan berdampak positif memaksimalkan penanganan pandemi. Yahya mendukung setiap ikhtiar untuk memperbaiki penanganan Covid-19, termasuk keterlibatan epidemiolog.

"Keterlibatan epidemiolog dalam merumuskan kebijakanpenanganan Covid-19merupakan langkah maju dan membawa optimisme," kata Yahya di Jakarta mengutip Antara.

Selain epidemiolog, menurut Yahya, sebaiknya pemerintah juga melibatkan organisasi profesi kedokteran, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam menyusun kebijakan. Selain aspek keilmuan, organisasi profesi punya sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19 di berbagai fasilitas kesehatan.

Yahya menjelaskan bahwa pelibatan epidemiolog jangan hanya sebatas dalam penyusunan kebijakan. Mereka harus hadir dalam pelaksanaan dan pengawasan. Hal itu, kata dia, supaya kebijakan yang sudah disusun benar-benar bisa dilaksanakan, dipantau, serta dievaluasi.

"Guna mencari solusi jika ada masalah di lapangan. Misalnya, apakah pelaksanaan testing dan tracing secara epidemologi atau tidak," ucapnya.

Yahya mengatakan bahwa keterlibatan dan partisipasi semua pihak, para ahli, organisasi profesi, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh agama sangat penting dalam penanganan pandemi ini. Semua pihak bisa ambil bagian dalam setiap usaha mengurangi penyebaran Covid-19 sesuai dengan kemampuan masing-masing.

"Misalnya, dalam sosialisasi dan edukasi gerakan 3M dan vaksinasi, peran tokoh masyarakat, dan tokoh agama sangat penting," ujarnya.

Menyinggung soal hasil survei menunjukkan bahwa masih ada sekitar 30 persen masyarakat yang menolak divaksin,Yahya menduga hal itu karena sosialisasi dan edukasi belum berjalan optimal.

"Bagaimana meyakinkan warga masyarakat supaya mau divaksin? Tokoh masyarakat dan tokoh agama harus dilibatkan, terutama di lapisan masyarakat bawah,apalagi untuk menangkal atau mengimbangi berita-beritahoaksdi media sosial," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang berjalan sejak bulan lalu tidak efektif menahan laju penambahan kasus positif Covid-19. Menurutnya, mobilitas masyarakat masih tinggi sehingga di beberapa provinsi kasus Covid-19 tetap naik.

Jokowi meminta Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengajak epidemiolog merancang kebijakan penanganan Covid-19.Jubir Luhut Jodi Mahardi mengatakan bahwa pertemuan Luhut dengan epidemiolog akan dilakukan dalam waktu dekat.

tag: #dpr  #covid-19  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Banner Ramadhan Ir. Ali Wongso Sinaga
advertisement
Banner Ramadhan H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
advertisement
Dompet Dhuafa: Sedekah Yatim
advertisement
Banner Ramadhan Mohamad Hekal, MBA
advertisement
Banner Ramadhan Sartono Hutomo, SE, MM
advertisement
Dompet Dhuafa: Parsel Ramadan
advertisement
Dompet Dhuafa: Zakat Fitrah
advertisement
Domper Dhuafa: Sedekah Quran
advertisement
Lainnya
Berita

Tak Sesuai Dengan Beberapa UU, TB Hasanuddin Desak Pemerintah Cabut PP 57/2021 Tentang SNP

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 16 Apr 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin mengecam terbitnya Pemerintah (PP) No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam PP ini ...
Berita

Larangan Mudik, Doni Monardo: Jangan Ada Yang Keberatan Agar Tidak Menyesal

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo tak hentinya mengingatkan kembali ...