Oleh Aditya AF pada hari Minggu, 28 Feb 2021 - 09:25:47 WIB
Bagikan Berita ini :

Soal Investasi Miras, PKS : Kontradiktif dengan Visi SDM Jokowi

tscom_news_photo_1614468559.jpeg
Mardani Ali Sera atau biasa dikenal Mardani adalah seorang akademisi dan politisi Indonesia. Saat ini, ia menjabat sebagai anggota DPR-RI dan dosen untuk Universitas Mercu Buana, Jakarta. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA ( TEROPONG SENAYAN ) -- Politikus Partai Kesejahteraan Sosial (PKS), Mardani Ali Sera, meminta kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menerbitkan Peraturan Presiden mengenai izin investasi minuman keras (miras) dibatalkan.

"Ini menyedihkan. Kian kontradiktif dengan keinginan membangun SDM yang digaungkan Pak Jokowi. Dampak miras jauh lebih banyak mudharat (keburukannya) ketimbang manfaatnya," jelas Mardani mengutipCNNIndonesia.com, Sabtu (27/2/21).

Mardani juga menyampaikan keprihatinannya. Kebijakan yang sudah diteken, baginya kontraproduktif dengan orientasi presiden RI, Joko Widodo yang memprioritaskan dan membangun sumber daya manusia.

"PKS menolak dan menyesalkan Perpres yang memuat ini (izin investasi miras). Dan mengajak semua pihak untuk ikut membatalkan peraturan ini," katanya.

Menurut Dani dampak buruk dari minuman keras harus dipertimbangkan pemerintah.Ia lantas memberi contoh kematian Bripka CS dan warga Jepang beberapa waktu lalu yang diduga meninggal akibat Miras.

"WHO pada 2016 juga sudah menyebut korban meninggal di dunia karena minuman ini lebih dari 3 juta jiwa. Jangan menyesal di kemudian hari," cuit Dani di akun Twitter pribadinya.

Pelonggaran izin industri miras, tulis Dani dapat membahayakan generasi muda bangsa. Negara memang perlu investasi, tetapi jangan yang membahayakan masa depan bangsa.

"Kebijakan ini jelas hanya memperhatikan kepentingan ekonomi & investasi (pebisnis) tapi mengabaikan aspek sosial & keamanan. #TolakInvestasiMiras," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membuka izin investasi untuk industri minuman keras (miras) atau beralkohol dari skala besar hingga kecil. Dengan catatan, investasi hanya diberlakukan di daerah tertentu. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menindaklanjuti aturan tersebut, PKS sejauh ini masih berusaha melakukan pembatalan melalui jalur yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan bersama dengan masyarakat sosial.

"Karena baru ditandatangani tahap sekarang komunikasi intens dengan civil society (masyarakat)," tutur Mardani.

Mardani tak memberitahu lebih lanjut masyarakat dari golongan mana yang secara intensif berkomunikasi dengan PKS. Ia hanya menyampaikan komunikasi dilakukan dengan semua pihak agar mendapat respon yang utuh.

tag: #mardani-ali-sera  #pks  #miras  #ruu-minol  #jokowi  #minuman-beralkohol  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Banner Ramadhan Ir. Ali Wongso Sinaga
advertisement
Banner Ramadhan H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
advertisement
Dompet Dhuafa: Sedekah Yatim
advertisement
Banner Ramadhan Mohamad Hekal, MBA
advertisement
Banner Ramadhan Sartono Hutomo, SE, MM
advertisement
Dompet Dhuafa: Parsel Ramadan
advertisement
Dompet Dhuafa: Zakat Fitrah
advertisement
Domper Dhuafa: Sedekah Quran
advertisement
Lainnya
Berita

Perempuan Berperan Besar Menjaga Ketahanan Keluarga Menghadapi Pandemi Covid-19

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 16 Apr 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pandemi covid -19 telah berdampak besar bagi kehidupan masyarakat, yang langsung dirasakan setiap keluarga terutama dibidang kesehatan, ekonomi, pendidikan dan sosial ...
Berita

Jokowi Targetkan Pertumbuhan 7 Persen, Marwan Cik Asan: Pemerintah Terlalu Optimis

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Target pertumbuhan ekonomi Indonesa melebihi 7 persen pada kuartal II 2021 dinilai anggota Komisi XI Marwan Cik Asan akan sangat berat. Dalam hal ini, jangan sampai ...