JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pelaksanaan BLT DD (bantuan langsung tunai dana desa) yang mulai dilaksanakan di semua desa se indonesia mendapat perhatian dari Anggota Komisi V Lasmi Indaryani,

Dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi V dengan Ditjen ditjen dari KEMENDES PDTT yang dilaksanakan Rabu (24/3). Lasmi menyampaikan keluhan dari para Kepala Desa.

"Pelaksanaan BLT DD jika dihitung akan memotong sekitar 20 s/d 35 % dari total Dana Desa, tergantung jumlah penerima di masing masing desa. Yang bisa kita maknai semakin banyak penduduk miskin di desa tersebut maka semakin banyak anggaran Dana Desa yg tersedot utk mengcover BLT DD," jelas Legislator Partai Demokrat dari Jateng 7 tersebut.

"Dalam setiap reses saya, yang disuarakan kepala desa hampir senada. DD mereka tersedot utk penanganan covid sehingga agenda pembangunan desa terhambat," tambahnya.

Lasmi meminta, Kemendes berkomunikasi dengan Kemenkeu dan Kemensos guna membahas terkait BLT ini.

"Pendanaannya dianggarkan di satu pintu yaitu Kemensos selain agar verifikasi data tidak tumpang tindih juga agar agenda pembangunan desa tidak terhambat karena Dana Desa nya tersedot untuk alokasi BLT DD," ucapnya.

"Harapan saya, walaupun dalam masa pandemi, pembangunan di desa tetap bisa berjalan sehingga pembangunan bisa merata sampai di desa," pungkas Lasmi.