JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Presiden Jokowi angkat bicara soal polemik 75 pegawai KPK tak lolos tes ASN. Jokowi menilai hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) seharusnya tidak dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes ASN itu.
"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya jadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos tes," ujar Jokowi dalam keterangannya melalui video YouTube, Senin (17/5).
Jokowi menilai, jika pegawai yang tak lolos tersebut masih ada kekurangan, seharusnya mereka masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Misalnya melalui pendidikan tertentu.
"Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi," lanjut Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan KPK harus memiliki SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi. Ia juga mengatakan pengalihan status pegawai menjadi ASN harusnya tidak merugikan pegawai KPK sendiri.
"KPK harus memiliki SDM-SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis," jelas dia.
Tes Wawasan Kebangsaan dinilai sebagai langkah untuk menyingkirkan orang berintegritas fi KPK. Salah satu kejanggalan adalah apa yang menimpa Novel Baswedan yang ternyata tidak lulus.
Selain itu, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko, kuga tidak lolos tes wawasan kebangsaan. "Kalau saya bangga dikelompokkan dengan 75 orang ini karena saya kenal mereka semua dan mereka pegawai yang berintegritas, berkinerja tinggi dan komitmen ke negara yang luar biasa," ucap Sujanarko kepada awak media.
Dia membenarkan pernah menerima penghargaan Satyalancana Wira Karya pada 2015 lalu oleh Jokowi.
Sujanarko menerangkan, penghargaan diberikan karena ia dianggap berjasa membangun jaringan kerja di tingkat nasional maupun internasional untuk mengefektifkan pemberantasan korupsi.
Selama KPK berdiri,penghargaan tersebut baru diterima oleh tiga pegawai lembaga antirasuah.
Pertama, Abdullah Hehamahua (mantan Penasihat KPK), dianggap berjasa membangun nilai di KPK. Kedua, Ina Susanti (mantan Direktur Monitoring Informasi dan Data), dianggap berjasa untuk mengenalkan modern investigasi atau investigasi yang menggunakan teknologi. Dan ketiga adalah Sujanarko.
