JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Sebuah survei mengkonfirmasi bahwa masyarakat tidak setuju Jokowi menjabat tiga periode.

Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) merilis survei terkait masa jabatan 3 periode Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hasilnya, mayoritas publik menjawab tidak setuju Jokowi menjadi presiden tiga periode berturut-turut.

Hasil itu berdasarkan pertanyaan "Perlu amandemen UUD 1945 untuk menambah periode jabatan presiden agar Jokowi bisa maju kembali jadi calon Presiden 2024?". Hasilnya, publik yang setuju 28.68%, tidak setuju 69.50%, tidak tahu 1.49%, dan tidak jawab 0.33%.

"Publik tidak mendukung wacana amandemen perubahan masa jabatan presiden," kata peneliti ARSC Bagus Balghi dalam survei Sumber Kepemimpinan Nasional: Menuju 2024, Sabtu (22/5/2021).

Kemudian, publik ditanya mengenai "Setuju atau tidak jika tidak ada amandemen UUD 1945, sebaiknya Jokowi maju kembali sebagai calon wakil presiden?". Hasilnya 25.37% setuju, 71.5% tidak setuju, 2.81% tidak tahu dan 0.17% tidak jawab.

"Dalam bayangan publik, Presiden Jokowi tidak lagi menjadi kontestan di Pemilu 2024, baik sebagai calon presiden (tiga periode) maupun sebagai calon wakil presiden," ucapnya.

Lebih lanjut, masyarakat ditanya soal Jokowi sebaiknya menyatakan dukungan kepada salah satu sosok calon presiden yang akan meneruskan program-programnya selama ini. Hasilnya 74.13% setuju, 23.88% tidak setuju, 16.5% tidak tahu dan 0.33% tidak jawab.

"Publik berharap program-program kerja Presiden Jokowi dalam hal pembangunan strategis terjaga estafetnya. "Faktor Jokowi" menjadi penting," kata dia.

"Sosok calon presiden yang menjamin berlanjutnya program-program Presiden Jokowi, terutama program strategis untuk publik, turut menjadi pertimbangan pemilih," ucap Balghi.

Untuk diketahui, survei tersebut melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi. Dengan 60 persen berusia muda di bawah 30 tahun dan usia minimal 17 tahun.

Survei dilakukan selama periode 26 April-8 Mei 2021. Metode survei yang dipakai adalah multistage random sampling dan dilakukan melalui sambungan telepon. Adapun margin error plus minus 2,9 persen.

Survei Lain

Hasil survei Charta Politika Indonesia yang berlangsung Maret lalu, menunjukkan bahwa 61,3 persen responden tidak setuju masa jabatan presiden 3 periode.

Charta Politika melakukan survei pada 20-24 Maret 2021 dengan pertanyaan yakni "Apakah Anda setuju dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 periode?"

“Mayoritas responden menyatakan tidak setuju dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 periode,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, Minggu (28/3/2021).

Sementara itu, 13,9 persen menyatakan setuju dan 24,8 persen tidak tahu.

Kemudian, Yunarto mendetailkan alasan masyarakat setuju dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden tersebut dengan pertanyaan “Apa alasan Anda setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 periode?”.

Sebanyak 46,1 persen menilai, belum ada sosok yang pantas menggantikan presiden saat ini dan 22,8 persen menganggap masa jabatan 2 periode terlalu sebentar.

Sementara itu, 12,8 menghindari polarisasi/perpecahan di masyarakat dan 18,6 persen tidak tahu atau tidak jawab.

Pertanyaan berikutnya yakni “Apa alasan Anda tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan Presiden selama 3 periode?”.

Sebanyak 34,3 persen berpendapat, batasan 2 periode sudah sesuai dengan konstitusi dan 29,3 persen menilai berpotensi penyalahgunaan kekuasaan.