Sejujurnya tidak mudah bagi Pemerintah untuk menyatukan strategi memerangi Pandemi Covid-19, khususnya antara penganut mazhab healthy first versus ekonomi/bisnis first.

PPKM darurat atau PPKM level 4 atau apapun namanya yang sejenis dengan itu telah diambil Pemerintah sebagai upaya kompromi atau jalan tengah.

Sejujurnya saya tidak paham apa itu PPKM level 1, 2, 3, 4, apalagi jika diembel- embeli dengan “darurat atau moderat”. Saya juga tidak yakin masyarakat paham dengan makna makna itu. Dasar undang undangnya, kata ahli hukum, juga tidak ada. Ruwet, ruwet dan ruwet.

Yang saya pahami, Pemerintah jelas sedang berusaha untuk mengatasi Pandemi Covid tapi tanpa menerapkan UU No.5 tentang Karantina Wilayah, khawatir tidak mampu menanggung ongkosnya.

Pada hemat kami, tenaga kesehatan (Nakes) adalah penganut mazhab kesehatan, yaitu mengutamakan pemberantasan sebab sebab atau sumber wabah. Apalagi Nakes berada di garis depan dan telah banyak yang gugur dalam tugasnya. Ditengarai pada umumnya Pemda bersama Nakes berada di kubu pro kesehatan atau penyelamatan nyawa.

Sementara banyak para pengambil keputusan akhir di Pusat ditengarai lebih miring ke mazhab untuk mengatasi akibat akibat Pandemi terhadap bisnis, yaitu upaya penyelamatan ekonomi. Para pengusaha yang terorganisir dalam Kadin, Apindo, asosiasi bisnis dst tentu saja pro pada mazhab ekonomi. Mereka terancam rugi, bangkrut, PHK, gagal bayar utang dll.

Kedua pendukung mazhab yang “berhadap hadapan” itu tidak ada yang puas dengan kebijakan jalan tengah itu. Meskipun tidak ada mazhab yang ekstrim, semua takut mati. Yang kaya takut mati Covid ataupun bangkrut dan yang miskin takut mati kelaparan ataupun Covid.

Toh Pemerintah atau Presiden harus mengambil keputusan sesuai dengan pertimbangan dan keyakinannya. Belum tentu bisa memuaskan semua pihak.
Di negeri demokrasi, logis saja adanya kritik dan silang pendapat yang demikian itu.

Pemerintah tidak perlu memaki maki atau menuduh macam macam kepada yang berbeda pendapat atau tidak setuju dengan keputusan pemerintah PPKM atau apapun namanya.

Artinya, meskipun ada perbedaan pendapat, keputusan apapun yang diambil wajib ditaati kita semua. Kenapa? Karena yang demikian itu lebih baik dari pada masyarakatnya jalan sendiri sendiri.

Ditengah kontroversi itu,- terjadi di semua negara,- tentu masih ada ruang ruang perbaikan yang bisa dilakukan Pemerintah. Khususnya untuk mengatasi kekecewaan kedua mazhab itu.

Yaitu Pemerintah harus ngebut menyiptakan herd immunity. Peningkatan kemampuan vaksinasi massal harus benar benar terwujud. Target 3 juta perhari harus segera di wujudkan.

Kerahkan semua sumber daya yang ada termasuk TNI-Polri untuk mewujudkan vaksinasi 3 juta perhari. Dengan penduduk Indonesia yang katakanlah 275 juta dan masing-masing harus di vaksin minimal dua kali, berarti akan ada vaksinasi 550 juta kali. Untuk Nakes sudah di putuskan 3 kali vaksin.

Meski dalam teori menuju herd immunity cukup 70% penduduk yang di vaksin, saya pikir akan lebih aman jika 100% penduduk di vaksin. Bila sudah tercipta herd immunity, semua kalangan Insha Allah akan puas, tenang dan kembali normal (baru), dan APBN bisa terkendali. Tidak ada lagi gontok gontokan di masyarakat termasuk antara petugas penegak aturan dengan masyarakat, ataupun pakar ini itu dengan pejabat itu ini.

Pertanyaannya, seberapa lama Pemerintah mampu merealisasikan vaksinasi untuk 3 juta orang perhari ? Harus bisa, harus mampu. Karena Insha Allah inilah solusinya. Karena itu Pemerintah harus mampu menjelaskan dan meyakinkan ke publik tentang target herd immunity ini.

Yakinkan bahwa Pemerintah mampu merealisasikannya. Publik termasuk pelaku pasar dan investor perlu kejelasan akan terciptanya herd immunity ini.

Lebih lebih setelah adanya pernyataan2 WHO dan para pakar bahwa virus ini kemungkinan besar akan berada bersama kita untuk beberapa tahun kedepan. Dan
ingat pula bahwa semakin berlarut larut kita mengatasi wabah ini akan semakin mahal ongkosnya dan semakin menurunkan wibawa pemerintah.