Oleh Aswan pada hari Rabu, 01 Sep 2021 - 07:23:29 WIB
Bagikan Berita ini :

Sahroni Setuju Bilamana Polri Tidak Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Kasus Kace.

tscom_news_photo_1630455809.jpg
Wakil Ketua Komisi III Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)-Tersangka dugaan kasus penista agama Muhammad Kece tberhasil ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri.

Namun Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono menyatakan bahwa dalam perkara Muhammad Kece ini, pemerintah tidak akan memberlakukan pendekatan restorative justice melainkan akan menempuh jalur hukum.

Kece akan disangkakan dengan pasal dugaan pujaran kebencian berdasarkan SARA menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berkaitan dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni menyampaikan apresiasinya kepada Polri.

Menurutnya, perilaku dari tersangka Muhammad Kece sudah sangat meresahkan dan berpotensi memecah belah bangsa, sehingga dirinya setuju bilamana Polri tidak menggunakan pendekatan keadilan restoratif terhadap kasus Kace.

"Sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi kepada Polri karena langsung tanggap memproses laporan dari banyak pihak terkait dugaan ujaran kebencian terhadap agama yang dilakukan Muhammad Kece. Memang harus cepat, karena aksinya ini sudah sangat meresahkan dan bahkan bisa mengganggu stabilitas keamanan," kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa (31/8/2021).

Selain itu, Sahroni menyebutkan bahwa kasus ini adalah tantangan bagi Polri untuk mampu menerapkan Restorative justice namun tetap memberi efek jera.

Sahroni menambahkan, bahwa saat ini publik tinggal menunggu langkah polisi dalam menerapkan prinsip reskoratif justice yang tidak hanya memberi efek jera, maupun juga humanis.

"Saya setuju dengan Polri yang mengatakan bahwa kasus ini tidak menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Justru ini menjadi tantangan yang positif bagi Polri sendiri agar tetap bisa menerapkannya dengan baik, yaitu tinggal bagaimana sekarang polri menerapkan restorative justice yang tak hanya memberi efek jera, namun juga humanis dan bisa mengubah si tersangka menjadi manusia yang lebih baik," ucapnya.

Lebih lanjut, Sahroni juga meminta kepada Kepolisian untuk melanjutkan perkara dengan tidak hanya memberikan efek hukum yang jera saja namun mampu membantu meluruskan pemikiran tersangka terkait kehidupan bernegara dan beragama di Indonesia.

"Polri dalam hukumannya juga harus bisa meluruskan pemikiran tersangka agar ia memahami bagaimana sih kehidupan saling menghormati dalam beragama dan bernegara itu. Tidak boleh dibiarkan ada orang yang menghina kelompok lain apapun alasannya," pungkas Sahroni.

tag: #penistaan-agama  #dpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Lainnya
Berita

BPKH Tunjuk UUS Bank DKI Sebagai Bank Pengelola Keuangan Haji

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 23 Jul 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Unit Usaha Syariah (UUS) Bank DKI mendapatkan kepercayaan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai salah satu Bank Umum Pengelola Keuangan Haji yang melaksanakan ...
Berita

Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang Akan Selenggarakan Pertemuan Nasional di Batam

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)– Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (JarNas Anti TPPO) akan menyelenggarakan Pertemuan Nasional pada 30 Juli hingga 1 Agustus 2024 di Yelloo Hotel, ...