Oleh Bachtiar pada hari Senin, 27 Sep 2021 - 14:10:42 WIB
Bagikan Berita ini :

DPR Minta Pemerintah Lakukan Kajian Mendalam Terkait Rencana TNI- Polri Aktif Sebagai Plt Kepala Daerah

tscom_news_photo_1632726642.jpeg
Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- DPR RI meminta Pemerintah untuk memberikan kajian mendalam terkait dengan rencana pengangkatan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah yang berasal dari perwira tinggi TNI/Polri menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menyoroti rencana pemerintah sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024.

"Ya saya pikir pemerintah perlu memberikan juga kajian yg mendalam terhadap penempatan TNI-polri aktif sebagai Plt," tegas Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini kepada wartawan, Senin, (27/9/2021).

Dasco begitu ia disapa memandang, rencana tersebut akan berakibat pada berkurangnya sumber daya di TNI-Polri.

"Seluruhnya kemudian Plt sebanyak itu diberikan kepada TNI-Polri," papar Dasco.

Meski demikian, Dasco mengatakan, hal tersebut boleh dilakukan. Asalkan, tegas Dasco, tetap mengedepankan komunikasi

" Saya pikir, boleh ada, tapi dikomunikasikanlah. Dan saya pikir kajian yang mendalam itu penting untuk sebelum diambil keputusan seperti ini," tandas Dasco.

tag: #kepala-daerah  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Berita

Langgar Konstitusi, TB Hasanuddin Tegaskan WNI Dilarang Miliki Status Warga Negara Ganda

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 01 Mei 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (p) TB Hasanuddin angkat bicara perihal rencana Pemerintah memberikan status kewarganegaraan ganda kepada diaspora di sektor teknologi ...
Berita

Dua Tuntutan Massa Aksi Buruh Kepada Pemerintah

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Presiden KSPI Said Iqbal mengaku, terdapat dua tuntutan utama yang dilakukan pada May Day 2024 ini. Dua tuntutan utama buruh se-Indonesia, yakni cabut Omnibus Law UU Cipta ...