JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pemberian tunjangan kesehatan bagi para Hakim menjadi hal fundamental yang mesti diberikan negara. Pasalnya, dibalik kerja-kerja para Hakim terselip beban kerja yang begitu berat dan tentu saja perlu ditopang dengan adanya fasilitas maupun tunjangan kesehatan yang memadai.
Hal ini pulalah yang jadi concern Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir.
Adies begitu ia disapa, berencana mengusulkan pemberian tunjangan kesehatan bagi para hakim se-Indonesia. Sebab, selama ini para hakim tidak mendapat tunjangan kesehatan. Usulan tersebut rencananya akan disampaikan langsung ke Mahkamah Agung.
“Mereka (hakim) ini merupakan garda terdepan bagi pencari keadilan. Mereka tempat orang terakhir mencari keadilan. Mereka kerja luar biasa para hakim ini. Kerja sampai malam-malam di (Pengadilan) Tipikor,” tutur Waketum Golkar ini di sela-sela kunjungannya di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (12/10/2021).
Untuk itu, sambung Adies, usulan pemberian tunjangan kesehatan akan disampaikan usai melaksanakan kunjungan kerja dalam masa reses ini.
“Yang pasti kita harus memperhatikan kesejahteraan para hakim ini. Terutama tunjangan kesehatan bagi mereka. Kemudian tunjangan pensiun jangan sampai drastis drop begitu,” tandas Ketua Umum Ormas MKGR ini.
Adapun terkait dengan kondisi Pengadilan Negeri Surabaya saat ini, Adies mengatakan sudah jauh lebih baik dan tertata daripada kondisi 3-4 tahun yang lalu.
“Kedatangan kami disini ingin melihat kondisi PN Surabaya saat ini. Selain kondisi bangunan juga melihat kondisi ruang kerja. Selain itu juga kami ingin melihat sarana dan prasarananya. Alhamdulillah sudah tertata dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Martin Ginting, Humas PN Surabaya, saat dikonfirmasi wartawan terkait agenda pertemuan dengan Komisi lll DPR RI pihaknya menyampaikan beberapa permasalahan yang ada di jajaran peradilan.
“Setelah melalui dengar pendapat, maka pada intinya PN Surabaya mengusulkan pembangunan gedung PHI, perbaikan ruang PTSP, penambahan anggaran untuk persidangan virtual,tunjangan kesehatan hakim dan pembangunan PN Sidoarjo,” kata Martin Ginting.
Atas usulan tersebut, Komisi lll DPR RI menyatakan akan memperjuangkan anggaran untuk semua yang di sampaikan oleh jajaran PT Jatim tersebut.
”Mereka berjanji akan memperjuangkan usulan yang telah disampaikan oleh jajaran PT Jatim,” tandasnya.
Untuk diketahui, kunjungan Komisi lll DPR RI di PN Surabaya dihadiri secara langsung oleh Kepala Pengadilan Tinggi Jatim dan wakilnya, beserta para hakim tinggi. Selain itu juga Kepala PN Surabaya dan Kepala PN Sidoarjo. Serta diikuti oleh seluruh jajaran peradilan di Jatim secara virtual.
