JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyoroti posisi utang pemerintah yang hingga bulan Juni tahun 2022 telah mencapai angka Rp 7.123,62 triliun. Utang pemerintah lebih tinggi dibandingkan posisi akhir Mei 2022 yang sebesar Rp 7.002,24 triliun.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo menilai, bertambahnya utang pemerintah tersebut akan menjadi beban berat dan warisan bagi pemimpin RI selanjutnya.

“Utang jadi warisan bagi pemimpin setelahnya (selanjutkan) akan jadi beban berat,” papar Sartono, Kamis,(4/8/2022).

Sartono mengingatkan pemerintah agar utang sebaiknya disalurkan kepada sektor rill bukan infrastruktur.

“Utang mestinya disalurkan ke sektor riil bukan infrastruktur,” jelas Sartono.

Kepala Departemen Perekonomian DPP Partai Demokrat ini menegaskan, jika utang disalurkan ke sektor riil akan membuat perputaran ekonomi tumbuh.

“Kalau ke sektor riil perputaran ekonomi akan tumbuh,” tegas Sartono.

Diketahui, posisi utang pemerintah hingga Juni 2022 mencapai Rp 7.123,62 triliun. Lebih tinggi dibandingkan posisi akhir Mei 2022 yang sebesar Rp 7.002,24 triliun. Sementara itu untuk rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kini berada di level 39,56%.

Berdasarkan jenisnya, utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 88,46 persen dari seluruh komposisi utang akhir Juni 2022. Sementara berdasarkan mata uang, utang Pemerintah didominasi oleh mata uang domestik (Rupiah), yaitu 70,29 persen.

Selain itu, saat ini kepemilikan oleh investor asing terus menurun sejak tahun 2019 yang mencapai 38,57 persen, hingga akhir tahun 2021 tercatat 19,05 persen, dan per 5 Juli 2022 mencapai 15,89 persen.

Pada bulan Juni 2022, pemerintah telah menerbitkan Samurai Bond sebesar JPY 81 miliar, yang tercatat sebagai penerbitan terbesar Samurai Bonds oleh sovereign issuer selama tahun 2022.