JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk mendukung program hilirisasi dengan membangun industri pemurnian tembaga atau smelter. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja khususnya bagi masyarakat lokal di Papua.
"Pembangunan smelter-smelter akan menjadi langkah sangat positif untuk mewujudkan program hilirisasi industri serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar yang akan terbantu akibat pembangunannya," kata Puan, Minggu (10/12/2023).
Hari ini, Puan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Freeport di Tembagapura, Mimika, Papua Tengah, yang menjadi salah satu tambang emas terbesar di Indonesia. Di Freeport, ia meninjau area Tambang Grasberg hingga Kantor Operasi Tambang Bawah Tanah untuk melihat ruang kendali jarak jauh.
Berdasarkan informasi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), diketahui syarat agar PTFI dapat memperpenjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ialan dengan kewajiban membangun smelter-smelter lainnya di Indonesia, khususnya di daerah Papua.
Dalam pembangunan smelter baru, PTFI pun harus memberikan 10 persen saham kepada perusahaan milik negara melalui induk holding BUMN tambang yakni Mind ID. Terbaru, PTFI tengah menyelesaikan pembangunan smelter di kawasan Java Integrated and Industrial Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur.
Untuk itu, Puan menekankan pentingnya peningkatan kontribusi PTFI terhadap pembangunan Indonesia. Bukan hanya terhadap penerimaan negara, tapi juga dalam sektor pembukaan lapangan kerja baru melalui pembangunan smelter-smelter di tanah air.
"Selain terus berkontribusi pada penerimaan negara yang harus terus ditingkatkan, juga sangat penting agar PTFI
berusaha membuka sebanyak-banyaknya kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Karena itu harus didukung dengan program hilirisasi yang berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja," ungkapnya.
Secara khusus, Puan mendorong agar pembangunan smelter dilakukan PTFI untuk wilayah lain di Papua. Menurutnya, hal tersebut akan menjadi bukti dari kedaulatan dan harga diri masyarakat Papua untuk meningkatkan serta mengembangkan diri dengan ikut diberikan kesempatan bergabung dalam proyek smelter.
Puan juga menilai, pembuatan pabrik smelter di Papua sejalan dengan gagasan Pemerintah mengingat rencana Kementerian Investasi atau BKPM untuk membangun pabrik pemurnian dan pengolahan, seperti di daerah Fakfak, Papua Barat ataupun Timika, Papua Tengah.
"Kontribusi PTFI untuk masyarakat Papua harus terus ditingkatkan. Pembangunan smelter di wilayah Papua lainnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Sehingga pembangunan bisa disamaratakan dan tidak lagi ada ketimpangan karena wilayah Indonesia Timur bisa ikut semakin berkembang,” papar Puan.
Namun begitu, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini pun mengingatkan PTFI agar menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar dengan menjaga proses pembuangan limbah tailing. Puan menyebut, hal tersebut harus menjadi prioritas dalam program pembangunan smelter.
"PTFI harus bisa berinvestasi dalam teknologi pemurnian limbah yang canggih dan ramah lingkungan. Penerapan sistem pemisahan dan pengolahan limbah tailing yang efisien dapat membantu mengurangi dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar," jelas mantan Menko PMK itu.
Limbah tailing sendiri merupakan sisa dari proses pengolahan hasil tambang di mana masyarakat di tiga distrik di Kabupaten Mimika, yaitu Mimika Timur Jauh, Jita dan Agimuga, merasakan dampak negatif akibat pembuangan limbah yang kurang tertata dengan baik oleh PTFI.
Untuk mengatasi permasalahan limbah tailing, menurut Puan, diperlukan pendekatan yang holistik. Selain itu diperlukan pula kerja sama yang baik dari seluruh stakeholder.
"Dengan menerapkan teknologi hijau, penguatan regulasi lingkungan, edukasi masyarakat, dan partisipasi aktif dari semua pihak, kita harapkan hal tersebut dapat mengurangi dampak negatif limbah tailing,” tutur Puan.
“Selain itu juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan," imbuh cucu Bung Karno tersebut.
Dalam kunkernya ke Papua, Puan didampingi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Gilang Dhielafararez, dan Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan.
