Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Senin, 02 Nov 2015 - 12:10:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Sekjen DPR Bantah Gedung Baru DPR Rp 740 Miliar Dibahas Diam-Diam

61gedung-dpr.jpg
Gedung DPR (Sumber foto : TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti Swasani membantah kalau rencana pembangunan gedung baru DPR Rp 740 miliar secara diam-diam tanpa diketahui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR.

MenurutWin, pihaknya bersama Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR sebelumnya sudah berkonsultasi dahulu dengan Banggar DPR untuk membicarakan proyek ini agar dimasukan dalam RAPBN 2016.

"Tadi Dimyati (Wakil Ketua BURT) sudah menyampaikan proses, cuma tidak keliatan dan tidak rinci. Hanya satuan kerja-satuan kerja aja," kata Winantu saat dihubungi, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Sementara itu, Winantu sendiri mengungkapkan bahwa sampai saat ini proses sayembara gedung baru DPR masih berlangsung. Jadi hingga sekarang pihaknya belum bisa menyampaikan kapan gedung baru DPR akan dibangun.

"Kan pemenang sayembara belum ada. Pemenangnya kita liat nanti seperti apa, kita serahkan lagi ke Perkerjaan Umum, Pemprov DKI sebagai tim penilai," ungkapnya. (iy)

tag: #banggar-dpr  #gedung-dpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Konsisten Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan Lewat TJSL, Bank DKI Raih Penghargaan

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 07 Mei 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah aktif Bank DKI dalam mendukung Pembangunan Berkelanjutan lewat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) kembali ...
Berita

Aktivis 98 Sarankan Prabowo Gandeng KPK, BPK dan PPATK Saat Susun Kabinet

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Aktivis 98, Uchok Sky Khadafi menyarankan agar presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto meminta saran dan masukan dari KPK, BPK RI dan PPATK dalam menyusun formasi ...