Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Jumat, 24 Jun 2016 - 10:33:13 WIB
Bagikan Berita ini :

Diduga Hasil Curang, KPU Diminta Periksa Detail 1 Juta KTP Teman Ahok

33teman-ahok.jpg
Stand Teman Ahok (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Adanya isu KTP yang dikumpulkan Teman Ahok hasil dari membeli ternyata menjadi sorotan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

Menurutnya, KPU harus memverifikasi secara detail apakah ada data dari 1 juta KTP tersebut fiktif atau double. Hal ini mengingat, syarat calon independen dalam Pilgub DKI 2017 harus diperhatikan secara seksama.

"Yang jelas nantinya dukungan dari calon independen akan diverifikasi. Sehingga kalau KTP-nya tidak benar, KTP-nya bodong, orangnya tidak bener pasti akan didelete dukungannya," kata Agus di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Jumat (24/6/2016).

Politikus Demokrat ini pun meminta KPU menegakkan undang-undang Pilkada bagi syarat calon independen, bila ternyata dukungan 1 juta KTP tersebut tak mencapai kuota untuk maju dalam Pilkada 2017 mendatang.

"Apabila yang di delete sudah banyak dan tidak mencapai dari jumlah untuk pendukungan independen, tentunya independen tersebut tidak bisa maju ke Pilkada. Sehingga sekarang ini tentunya kita harus mengikuti undang-undang Pilkada yang terakhir," paparnya.(yn)

tag: #teman-ahok  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Soal Bahlil Ingin Beri Izin Tambang ke Ormas, Sartono Hutomo: Jangan Buru-buru

Oleh Fath
pada hari Selasa, 07 Mei 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI angkat bicara perlihal rencana Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk ...
Berita

Marwan Cik Asan Ingatkan Pemerintah Waspadai Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Demokrat, Marwan Cik Asan mengingatkan pemerintah agar mewaspadai perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2024. Karena meskipun angka ...