BATAM (TEROPONGSENAYAN)--Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terkena dampak bencana gempa bumi Lombok, Nusa Tenggara Barat selesai pada Agustus 2019.
"Secara umum, RR (rehabilitasi dan rekonstruksi) selesai Agustus 2019," katanya di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (28/8/2018).
Seluruh kementerian akan bahu-membahu sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing untuk merealisasikan target itu.
Menurutnya, saat ini, penanganan korban bencana Lombok sudah memasuki fase RR. Dan berdasarkan instruksi presiden, Kementerian Sosial bertugas untuk merehabilitasi sosial dan merekonstruksi sosial.
Ia menyebutkan dari sejumlah program, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan rumah warga.
Pemerintah juga menyiapkan dana untuk perbaikan rumah, yaitu Rp50 juta untuk rusak berat, Rp25 juta rusak sedang dan Rp10 juta untuk rusak ringan.
"Kami akan melakukan percepatan, khususnya RR perumahan," tambah dia.
Berbeda dari penanganan bantuan lainnya, pemerintah mendorong masyarakat terlibat langsung dalam rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.
"Akan kami dorong mereka, korban ikut bekerja swadaya, agar mandiri. Pemerintah memberi dana, fasilitasi. dan pembangunan dilakukan sendiri," kata dia.
Pemerintah juga akan melibatkan Kamar Dagang dan Industri di daerah dalam pengadaan bahan-bahan dasar untuk pembangunan, demi menghidupkan kembali perekonomian daerah.
"Kami libatkan Kadin daerah. Pemda menyediakan materi kebutuhan dasar membangun, kami mendorong Kadin turun langsung, ini gerakan terpadu," lanjut dia.
Dalam kesempatan itu, Menteri juga memastikan pemerintah sudah menyiapkan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Lombok.
Sebelumnya di Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani pemerintah telah mencairkan anggaran sedikitnya Rp1,9 triliun untuk merehabilitasi dan merekonstruksi daerah yang terkena dampak bencana gempa bumi di Lombok dan Sumbawa, NTB.
Anggaran tersebut diperoleh dari pos dana yang dimiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan realokasi dari kementerian dan lembaga Pemerintah non-kementerian (K/L).
Anggaran tersebut telah diberikan Pemerintah melalui Kementerian Sosial senilai Rp1,25 triliun, Kementerian Kesehatan Rp7,8 miliar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp176,2 miliar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp230 miliar, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rp1,5 miliar.
"Yang berasal dari BNPB ada hampir sekitar Rp307 miliar; untuk termasuk pemberian kepada 5.000 unit rumah rusak yang tadi mungkin akan direvisi caranya untuk menangani sekitar 70.000 (rumah)," ujar Sri Mulyani.(yn/ant)
