Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Kamis, 09 Mei 2019 - 14:27:09 WIB
Bagikan Berita ini :

Golkar Dukung Pembentukan Tim Hukum Nasional

tscom_news_photo_1557386829.jpg
Golkar (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengaku yakin, bahwa pemerintah sudah memikirkan manfaat dari pembentukan Tim Hukum Nasional.

Dia berpendapat tim tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah berhati-hati menyikapi pernyataan-pernyataan kontroversial para tokoh pasca pemilu.

"Pembentukan tim hukum justru sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah dalam mengambil kebijakan. Kebijakan terkait bagaimana kita menyikapi berbagai tokoh yang selama ini selalu menyampaikan pernyataan yang menimbulkan keresahan di masyarakat," ujar Ace di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Pernyataan-pernyataan tersebutmenurut Ace menimbulkan keresahan misalnya soalpeople power.

Dengan adanya tim ini, kata Ace, pernyataan yang meresahkan tersebut bisa dikaji. Apakah melanggar aturan hukum atau tidak.

"Jadi justru pemerintah tidak ingin gegabah mengambil sebuah kebijakan kalau tanpa kajian dari para tokoh atau para akademisi," ujar Ace.

Di samping itu, Ace menilai tim ini harusnya jadi pengingat bagi para elite untuk menjaga pernyataan.

Seruan untuk people power dirasa tidak bijak karena muncul sebelum penghitungan suara tuntas. Selain itu, dugaan kecurangan seharusnya juga bukan disikapi dengan people power melainkan mekanisme di Mahkamah Konstitusi (MK). (Alf)

tag: #partai-golkar  #pilpres-2019  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Berita Lainnya
Berita

Warga Poso Tertembak Oleh Aparat, Arsul Sani Minta Polri Turun Tanggan

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 04 Jun 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komisi III DPR RI meminta Divisi Propam Mabes Polri dan Komnas HAM untuk turun menyelidiki kasus tertembaknya Syarifudin dan Firman, dua warga Kecamatan Poso Pesisir ...
Berita

KPK Buka Peluang Menggunakan Pasal TPPU Kepada Nurhadi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan membuka kemungkinan untuk mengembangkan kasus mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (NHD) ...