JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Direktur Eksekutif Government dan Political Studies (GPS) Gde Sriana mengatakan sudah tiba saatnya rakyat melakukan people power, untuk menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan dan kebenaran.

Menurut Gde, people power bukan makar. Namun, aspirasi rakyat menyikapi banyaknya kecurangan p
Pemilu 2019.

"Tahun 1986, 3 juta rakyat Filipina berkumpul damai di Manila untuk tegakkan keadilan atas pembunuhan Aquino dan pemilu curang yang dilakulan presiden Marcos. People power tidak bisa diartikan makar karena merupakan kesadaran kolektif masyarakat yang mewujud dalam bentuk protes dan perlawanan terhadap ketidakadilan," kata Gde, Jumat (10/5).

Gde melanjutkan berjalan dengan waktu people power akan terjadi ketika demokrasi macet. Sementara media mainstream berada dalam hegemoni kekuasaan, tidak lagi berfungsi sebagai kontrol yang berani membongkar sistem yang busuk. Justru mereka menjadi media proxy kepentingan elit, menjadi corong manipulasi rakyat secara halus.

"Demokrasi macet ditandai dengan pemikiran kritis dilarang dengan alasan tidak sesuai konstitusi. Padahal kekuasaan selama ini sesungguhnya telah dijalankan melebihi UU. Rakyat yang menolak propaganda terselubung tentang keberhasilan pemerintah dikriminalisasi agar hal-hal buruk dari sistem yang busuk tetap tersimpan rapat-rapat," jelasnya.

"Sementara ketika media alternatif mencoba hadir untuk menyalurkan suara kritis masyarakat dianggap musuh kekuasaan. People power yang berjalan damai dapat menjadi revolusi putih, revolusi yang berjalan tanpa kekerasan, manakala kekuasaan merespon people power dengan tidak mengedepankan kepentingan bangsa dan negara," tambah Gde.