JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- PDI Perjuangan sangat menyayangkan sikap Pak Prabowo yang menarik seluruh saksi dalam rekapitulasi di tingkat pusat.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, bahwa sikap menarik saksi tidak akan mengganggu legalitas hasil rekapitulasi. Sikap itu juga bertentangan dengan komitmen deklarasi pemilu damai.

"Deklarasi pemilu damai yang ditandatangani seluruh paslon dan pimpinan parpol merupakan kontrak politik untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan seluruh tahapan pemilu dengan aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, politik SARA, dan politik uang," kata Hasto dalam pesan singkatnya, Kamis (16/5/2019).

Untuk itu, Hasto masih percaya bahwa mantan Danjen Kopassus itu masih memiliki sikap kenegarawanan dengan menerima hasil keputusan KPU pada 22 Mei nanti.

"Selama ini Ibu Megawati Soekarnoputri pun dalam berbagai kesempatan juga selalu menyampaikan hal-hal positif tentang Pak Prabowo. Jadi PDI Perjuangan meyakini dengan melihat dukungan para tokoh nasional, kesiapan TNI dan Polri, serta kematangan rakyat Indonesia, maka puncak rekapitulasi pada tanggal 22 Mei 2019 nanti, situasi politik akan aman dan terkendali. Mereka yang akan memaksakan jalan diluar hukum akan berhadapan dengan hukum negara dan rakyat Indonesia," ujarnya.

Sementara, berkaitan dengan klaim sepihak serta narasi kecurangan yang dibangun oleh pihak-pihak yang kecewa, hanyalah sebagai dinamika politik yang terus dimainkan bagi yang kalah, dan hal ini juga biasa terjadi di pilkada.

"Secara teknis dalam pemilu berlaku dalil dari Afrika, semakin komplek pemilu, semakin mudah dimanipulasi. Pemilu presiden jauh lebih sederhana daripada pemilu legislatif. Dengan demikian, dalam praktik, maka kemungkinan manipulasi dalam pemilu presiden jauh lebih sulit daripada pemilu legislatif. Apalagi dengan jumlah pemilih yang hadir ke TPS mencapai lebih dari 155 juta," pungkasnya. (ahm)