JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan persetujuannya terhadap penawaran hibah kapal patroli dari Pemerintah Jepang melalui program Official Security Assistance (OSA), dengan catatan harus memenuhi sejumlah persyaratan penting demi menjaga kepentingan nasional dan keberlanjutan kekuatan pertahanan Indonesia.

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menegaskan bahwa dukungan tersebut diberikan sepanjang hibah tersebut tidak merugikan Indonesia dan benar-benar memperkuat kemampuan TNI, khususnya TNI Angkatan Laut.

“Fraksi PDI Perjuangan menyetujui penawaran hibah kapal patroli program Official Security Assistance (OSA) Jepang, asal memenuhi tiga syarat,” kata TB Hasanuddin, Kamis (19/2/2026).

Ia menjelaskan, syarat pertama, hibah tersebut tidak boleh mengikat, sehingga tidak menimbulkan konsekuensi politik maupun militer yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia dalam menentukan kebijakan pertahanannya.

Kedua, kapal patroli tersebut harus bermanfaat dan dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan Indonesia.

Ketiga, aspek perawatan kapal tidak boleh membebani TNI, sehingga tidak menambah beban anggaran negara melalui APBN.

“Perawatannya tidak membebani TNI, sehingga tidak membebani anggaran APBN,” ujarnya.

TB Hasanuddin menambahkan, penguatan kerja sama maritim antara Indonesia dan Jepang memang telah dimulai melalui program OSA. Program ini merupakan inisiatif bantuan resmi dari Pemerintah Jepang yang dirancang khusus untuk memperkuat kapasitas pertahanan serta keamanan maritim negara-negara mitra, termasuk Indonesia.

Menurutnya, kerja sama tersebut dapat memberikan manfaat positif bagi Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kemampuan pengamanan wilayah laut yang sangat luas dan strategis.

Fraksi PDI Perjuangan, lanjut TB Hasanuddin, akan terus memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama pertahanan luar negeri tetap berlandaskan pada prinsip kepentingan nasional, kemandirian pertahanan, serta tidak menimbulkan beban baru bagi negara.

Rapat paripurna DPR menyepakati penerimaan hibah kapal patroli dari pemerintah Jepang. Kapal patroli ini senilai Yen 1,9 miliar akan digunakan oleh TNI AL.

Rapat paripurna digelar di gedung Nusantara II kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani.