JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Perludem mengapresiasi langkah pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menempuh jalur hukum dengan menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hanya saja menurut Perludem untuk membuktikan kecurangan di MK tidaklah mudah.

"Bukan sesuatu yang mudah untuk membuktikan kecurangan terstruktur, sistematis, masif (TSM) pada pemilu 2019. Sebab, pilpres maupun pileg dilakukan melalui banyak tahapan. Bahkan meskipun kuasa hukum 02 itu Pak Bambang Widjojanto, pembuktian TSM itu rumit,” kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini dalam diskusi Polemik MNC Trijaya FM bertajuk “MK adalah Koentji” di Jakarta, Sabtu (25/5/2019).

Meski begitu, Titi menilai tepat tim BPN menunjuk Bambang Widjajanto (BW) sebagai ketua tim kuasa hukumnya. Pasalnya, BW merupakan satu-satunya advokat yang menciptakan cerita sukses (success story) yakni berhasil mendiskualifikasi pemenang pemilu ketika menjadi kuasa hukum salah satu pihak yang menggugat hasil Pilkada Kota Waringan Barat pada 2010 di MK.

”Pemilu tentu berbeda dengan pilkada karena lebih luas baik itu wilayah pemilihan, jumlah pemilih, kemudian penyelenggara pemilu dan lainnya. Ini tentu harus disiapkan untuk pembuktiannya,” ujarnya.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi) resmi mendaftarkan gugatan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu argument gugatan itu yakni adanya kecurangan TSM dalam Pilpres 2019.

"Saya akan menyerahkan permohonan sengketa ini secara resmi, dilengkapi daftar alat bukti, dan kita akan melengkapi daftar alat bukti," kata Ketua Tim Kuaa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, Jumat (25/5/2019) malam. (ahm)