Berita
Oleh Jihan Nadia pada hari Selasa, 11 Jun 2019 - 11:40:56 WIB
Bagikan Berita ini :

KPK Terima 94 Laporan Gratifikasi Lebaran

tscom_news_photo_1560228056.jpeg
Gedung KPK (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah mengungkapkan KPK menerima 94 laporan terkait gratifikasi lebaran 2019.

Dia menyebut terdapat 7 laporan penolakan, di antaranya penerimaan 1 ton gula pasir kepada salah satu pegawai Pemda Lampung, lalu penerimaan barang parsel di lingkungan kementerian, hingga pemberian uang Rp4 juta dengan sebutan "THR".

"Sikap penolakan merupakan langkah terbaik yang perlu dilakukan oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara," kata Febri di Jakarta , Selasa (11/6/2019).

Tak hanya itu, Dia menyebut penerimaan gratifikasi mencapai angka 66 juta sebagian besar berbentuk makanan dan minuman

"KPK menerima 87 laporan penerimaan gratifikasi dengan nilai total Rp66.124.983, sebagian besar laporan penerimaan gratifikasi tersebut berbentuk makanan dan minuman yang segera dapat diserahkan pada pihak yang membutuhkan, seperti panti asuhan dan lain-lain," ucapnya.

Terkait seluruh laporan ini, Febri mengatakan KPK akan memproses dalam waktu 30 hari. Nantinya, akan ditetapkan apakah barang gratifikasi ini menjadi milik negara, milik penerima, atau diberikan kepada pihak lain sesuai aturan hukum

Pada 8 Mei 2019, KPK telah mengeluarkan imbauan yang dituangkan dalam Surat Edaran (SE) KPK tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan yang ditujukan kepada pimpinan instansi/kementerian/lembaga/organisasi/pemerintah daerah/BUMN/BUMD.

Sebelumnya, sejumlah 200 lembaga pemerintah, seperti kementerian, BUMN, pemprov, dan pemda, juga telah mendukung surat edaran KPK terkait penolakan gratifikasi. KPK pun mengapresiasi langkah 200 lembaga itu.(ahm)

tag: #kpk  #lebaran  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
DD X Teropong Senayan
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Bamsoet Dukung DPR Untuk Bubarkan OJK

Oleh Sahlan Ake
pada hari Sabtu, 11 Jul 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Mantan Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bambang Soesatyo mendukung apabila DPR RI bersama pemerintah membubarkan lembaga Otoritas Jasa Keuangan ...
Berita

BKSAP DPR RI Dan Westminster Foundation for Democracy Bahas Pengawasan Anggaran

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kerja sama dengan Westminster  Foundation for Democracy (WFD) melaksanakan Seminar Daring bertajuk Peran ...