Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Jumat, 14 Jun 2019 - 20:21:31 WIB
Bagikan Berita ini :

Tim Kuasa Hukum Jokowi-Maruf Mengaku Bingung Berikan Jawaban Gugatan Prabowo-Sandi

tscom_news_photo_1560518491.jpg
Suasana sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kuasa hukum Jokowi-Ma"ruf, Fahri Bachmid mengaku bingung dalam menyiapkan jawaban atas gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres yang diajukan Prabowo-Sandi.

Hal ini lantaran Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengakomodasi perbaikan permohonan yang dilakukan Tim hukum Prabowo-Sandi.

Padahal, tim hukum Jokowi-Ma"ruf menyebut UU Pemilu, maupun PMK nomor 4/2018 dan PMK nomor 5/2018 tidak mengatur adanya perbaikan permohonan PHPU Pilpres.

"Keputusan Majelis Hakim Konstitusi ini membingungkan. Dengan keputusan ini, tim Jokowi-Ma"ruf tidak mengetahui secara pasti gugatan yang harus dijawab oleh pihaknya," kata Bachmid di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Bachmid mengatakan, keputusan hakim MK terdapat kekeliruan dalam putusan tersebut. Menurutnya, pembuat UU Pemilu dan PMK secara sadar tidak membolehkan untuk memberikan kesempatan atau mengakomodir perbaikan-perbaikan itu.

"Justru pihak terkait dan termohon diperbolehkan," katanya.

Diketahui, Majelis Hakim yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman memutuskan sidang lanjutan dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak termohon dalam hal ini KPU dan pihak terkait, yakni pasangan Jokowi-Ma"ruf dan Bawaslu akan digelar pada Selasa (18/6/2019).

tag: #mahkamah-konstitusi  #pilpres-2019  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
DD X Teropong Senayan
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Mengapa Elektabilitas Ganjar dan Ridwan Naik, Anies Justru Merosot

Oleh Rihad
pada hari Minggu, 12 Jul 2020
JAKARTA (TEROPONGGSENAYAN) - Wabah COVID-19 memang memberikan panggung kepada kepala daerah untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam bekerja untuk rakyat.  Hampir semua kepala daerah di Pulau ...
Berita

Netty Aher Minta Pemerintah Gratiskan Rapid Test untuk Masyarakat Tidak Mampu

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher merespon Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait besaran batas maksimal tarif pemeriksaan rapid test. ...