Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Selasa, 25 Jun 2019 - 09:18:42 WIB
Bagikan Berita ini :

BPN: Pemufakatan Kecurangan TSM dari Hulu Sampai Hilir

tscom_news_photo_1561429122.jpeg
Dahnil Anzar Simanjuntak (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, dalam proses Pemilu 2019 terdapat fakta pemufakatan curang yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dari hulu hingga hilir.

"Kami melihat ini ada permufakatan curang yang TSM mulai dari hulu sampai hilir. Kami gunakan pendekatan piramida. Piramida yang paling dasar dan kuat namanya pasal 22 huruf (e) dari konstitusi dasar. Yaitu yang mengatakan pemilu harus jurdil (jujur dan adil)," kata Dahnil di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Untuk itu, menurut Dahnil, dasar gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh tim hukum Prabowo-Sandi yang dipimpin Bambang Widjojanto (BW), adalah pembuktian adanya dugaan Pemilu tidak dilaksanakan secara jurdil.

"Makanya MK tidak boleh punya paradigma sebagai mahkamah kalkulator. Tapi mahkamah konstitusi yang sesungguhnya. Makanya pradigmanya harus yang konstitusional, substantif. Piramida dasarnya kita menggugat kejujuran dan keadilan yang absen," ucap Dahnil.

Bagian dari piramida selanjutnya adalah dugaan kecurangan yang TSM yang menurutnya Dahnil telah sukses dibuktikan oleh tim hukum dalam persidangan. Salah satunya adalah Training Of Trainer (TOT) yang dilakukan kubu 01.

"Dalam training saksi 01 itu ada statement pengajaran yang menunjukkan ada pemufakatan curang," kata dia.

Dalam TOT tersebut terbukti adanya penggunaan diksi dan narasi bahwa "kecurangan bagian dari demokrasi" dan "untuk apa aparat netral".

"Kemudian apa yang disampaikan Hasto bahwa 02 harus dilabeli radikal, pro khilafah dan macam-macam. Kemudian ada statement kita harus kuasai semua level sampai KPPS. Ini pemufakatan awal," tegas Dahnil.

Selain itu, pihaknya melalui tim hukum telah membuktikan secara saintifik dan empirik adanya dugaan DPT siluman. Ketika BW dalam persidangan meminta KPU untuk membuka C7 yakni daftar hadir ke TPS tidak mampu ditunjukkan oleh KPU

""Ketika minta itu, KPU tidak mampu tunjukkan data C7. Jadi DPT siluman itu fakta. Ini hulunya ada pemufakatan curang. Dalam prosesnya ada keterlibatan aparat, mobilisasi bumn, keterlibatan kepala daerah, institusi negara. Hilirnya ada Situng bermasalah. C1 editing dan sebagainya. Saya usaha gambarkan konstruksi mulai dari hulu," papar Dahnil. (ahm)

tag: #pilpres-2019  #mahkamah-konstitusi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Banner HUT RI Ke-75 TeropongSenayan.com
advertisement
Banner HUT RI Ke-75 Irma Suryani Chaniago
advertisement
Banner HUT RI Ke-75 SOKSI
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Pidato Presiden R-APBN 2021 Sangat Optimis, Jazuli: Rakyat Butuh Bukti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 14 Agu 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi Pidato Presiden yang optimis melihat ekonomi 2021 di tengah kondisi pandemi Covid-19. Pemerintah mematok target ...
Berita

Jelang HUT RI, Spanduk Habib Rizieq Sihab Mendadak Ramai di Sudut Kota Jakarta

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Spanduk dan baliho imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab bertebaran di sejumlah wilayah DKI Jakarta, munculnya spanduk Habib Rizieq ...