JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Koordinator Golkar Milenial, Achmad Annama Chayat mengatakan, Partai Golkar harus segera melakukan evaluasi terhadap hasil Pemilu 2019. Walaupun menempatkan posisi kedua secara nasional. Namun, banyak kursi Partai Golkar yang hilang.
Hal ini diungkapkan Achmad Annama dalam acara silaturahmi dan halal bihalal dengan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo di kediamannya di Jl. Widya Chandra III No. 10 Kebayoran Baru, Jumat (28/6/2019) malam.
Annama mengungkapkan pada Pemilu 2014, ada dua dapil yang Golkar gagal memperoleh kursi, yaitu Kepulauan Riau dan Bengkulu. Kini di Pemilu 2019 melonjak jadi enam dapil, dua diantaranya dapil baru, Kaltara dan NTB I. Empat lainnya adalah DKI I, DKI III, Sulbar dan Maluku. Padahal yang maju di keempat dapil itu adalah petahana.
"DPP Partai Golkar harus segera laksanakan pleno untuk evaluasi hasil Pileg 2019. Membahas banyak hal, tak hanya hilangnya 6 kursi dan gagal mencapai target 110 kursi yang dicanangkan. Tapi terapkan stick and carrot untuk target semua DPD I dan DPD II," kata Annama.
Kegagalan ini, kata dia, tak lepas banyak posisi Ketua DPD I dan DPD II Partai Golkar yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Diamencontohkan Plt DPD I DKI Jakarta yang diisi oleh Rizal Mallarangeng. Menurutnya, Rizal jelas telah gagal di DKI.
Dari target 20 kursi DPRD DKI, hanya meraih 6 dari 106 kursi. Turun 3 kursi dari perolehan 9 kursi di 2014. Hanya 3 di antaranya yang petahana, 6 petahana lainnya gagal.
Saat ini masih ada Plt diantaranya di 6 provinsi, yaitu Sumut (Ahmad Doli), DKI (Rizal Mallarangeng), Jatim (Zainudin Amali), Bali (Gde Sumarjaya Linggih), Kaltim (Mukhtarudin) dan Sulsel (Nurdin Halid). Belum lagi DPD II, khususnya yang berada di bawah 6 DPD I tersebut.
"Jika sebelumnya alasannya adalah soliditas jelang Pileg dan Pilpres 2019, maka saat ini kala semua proses sudah usai dan tak ada alasan untuk gelar Munaslub. Jangan sampai SK dari DPP sudah kadaluarsa, yang artinya tidak tertib organisasi. Apalagi kalau dimanfaatkan untuk kepentingan Munas," ucapnya.
Kader Muda Golkar ini juga sepakat bahwa Munas Golkar harus dilaksanakan sesuai jadwal agar tidak gagap periodisasi. Bila digelar Desember 2019 maka periode penuh hingga Desember 2024.
Untuk itu, dirinya meminta DPP Partai Golkar segera mengelar rapat pleno untuk menentukan waktu, tempat dan penyelengara Munas.
"Yang perlu dipersiapkan juga adalah eksistensi para pemilik suara. Jelang munas Golkar jangan adalagi pelaksana tugas (Plt) Ketua, baik DPD I maupun DPD II. Karena sejatinya tugas Plt hanya mengantarkan pelaksanaan Munaslub untuk memilih ketua definitif baru," tegasnya. (Alf)
