Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Minggu, 07 Jul 2019 - 09:50:00 WIB
Bagikan Berita ini :

DPR Kecam Tudingan Pendidikan Agama Pemicu Politisasi Agama

tscom_news_photo_1562465672.jpeg
(Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pernyataan praktisi pendidikan Setyono Djuandi Darmono yang menyebut pendidikan agama di sekolah menjadi pemicu politisasi agama direspons keras oleh kalangan DPR.

Wakil Ketua Komisi X DPR Reni Marlinawati mengatakan pernyataan yang menganggap pendidikan agama sebagai pemicu adanya politisasi agama merupakan pernyataan yang keluar batas.

"Tudingan terhadap pendidikan agama sebagai pemicu adanya politisasi agama merupakan pernyataan yang offside, ahistoris dan tidak paham dengan sistem pendidikan nasional," kata Reni di Jakarta, Minggu (7/7/2019).

Wakil Ketua Umum DPP PPP ini mengatakan pernyataan tersebut merupakan agitasi dan propaganda yang menyulut polemik di tengah publik.

Ia meminta Setyono Djuandi Darmono untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut.

"Publik dibuat resah dengan pernyataan tersebut," sebut Reni.

Reni menuturkan dalam UU UU No 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional telah jelas mata pelajaran pendidikan agama menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional di Indonesia.

Menurut dia, pengajaran pendidikan agama merupakan hak yang diterima oleh anak didik.

"Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas secara tegas menyebutkan bahwa anak didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama," jelasnya.

Reni menyebutkan tudingan pendidikan agama sebagai pemicu adanya politisasi agama merupakan tindakan simplifikasi. Menurut dia, agama tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan politik dan kehidupan sosial lainnya.

"Agama harus menjadi sumber nilai etik dalam berpolitik dan dalam kehidupan sosial lainnya," tuturnya.

Reni melanjutkan jika ada persoalan agama dijadikan komoditas politik merupakan perkara yang berbeda yang tidak bisa dikaitkan dengan materi pendidikan agama di sekolah.

"Politisasi agama merupakan hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan pembelajaran pendidikan agama di lembaga pendidikan. Jika logika itu dipakai, bagaimana dengan madrasah dan pesantren?" tegasnya.

tag: #pendidikan  #ppp  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Bamsoet: New Normal Harus Bisa Cegah Gelombang Kedua Pandemi Covid-19

Oleh Sahlan Ake
pada hari Minggu, 31 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan ada dua konsekuensi dari penerapan new normal. Pertama adalah pemulihan kehidupan berkelanjutan yang harus menjadi target ...
Berita

Terdampak COVID-19, OJK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperhatikan dampak COVID-19 yang relatif mulai memberikan tekanan terhadap sektor jasa keuangan, meski demikian kondisi stabilitas sistem ...