JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Empat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).
Empat anggota DPD yang terpilih pada Pemilu 2019 lalu itu ialah Jimly Asshiddiqie, Sabam Sirait, Fahira Idris, dan Sylviana Murni. Mereka bersilaturahmi dengan Anies sebelum nanti berkantor di Senayan.
Dalam pertemuan ini, mereka juga menyinggung soal wacana Ibu Kota Negara, yang akan dipindah ke luar Pulau Jawa.
"Kami berempat sepakat bahwa kami anggota DPD Provinsi DKI Jakarta tidak setuju jika ibu kota dipindahkan ke Kalimantan, atau daerah lain," kata Fahira.
Mereka menolak pemindahan ibu kota RI karena alasan biaya. Mengingat, pemindahan ibu kota membutuhkan dana yang sangat besar.
"Mendirikan sebuah ibu kota negara akan triliunan keluar uang. Kita lebih memerlukan (uang tersebut untuk) yang lain daripada itu. Kedua, ibu kota ini sudah baik," kata Sabam dalam kesempatan sama.
Menurut Fahira, uang yang dialokasikan untuk pemindahan ibu kota bisa digunakan untuk hal lain yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Contohnya, untuk jaminan kesehatan warga melalui program BPJS Kesehatan.
"Banyak yang harus dibangun, soal kesejahteraan, BPJS seperti apa. Menurut saya, pemerintah menjawab dulu permasalahan krusial yang menyangkut masyarakat. Untuk pemindahan (ibu kota) lebih baik tidak sekarang," ucapnya.
Setelah dilantik pada 1 Oktober 2019, anggota DPD Dapil DKI Jakarta itu akan mencari tahu anggota DPD dari dapil lain yang memiliki pandangan sama. Mereka kemudian akan menyuarakan penolakan itu kepada eksekutif.
"Kami selalu menyuarakan bahwa kami tidak setuju," kata Fahira.
"Ini pertemuan awal. Mudah-mudahan seterusnya kami bisa bersinergi," kata Jimly.
Diketahui, rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke lokasi lain kembali dibicarakan sejak Presiden Joko Widodo menggelar rapat tertutup di Istana Kepresidenan pada 29 April.
Hingga kini, pematangan rencanapemindahan ibu kota masih dilakukan oleh pemerintah pusat dan berkoordinasi dengan berbagai kementerian juga pemerintah daerah. (Alf)
