Berita
Oleh ferdiansyah pada hari Senin, 29 Jul 2019 - 17:38:39 WIB
Bagikan Berita ini :

Kasus Bupati Kudus Bukti Eks Koruptor Sebaiknya Dilarang Ikut Pilkada

tscom_news_photo_1564396719.jpg
Bupati Kudus Muhammad Tamzil (Sumber foto : ist)


JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai eks koruptor tidak diberi kesempatan ikut pilkada. Penilaian ini merujuk kepada kasus Bupati Kudus Muhammad Tamzil, yang terjerat suap setelah pada periode sebelumnya juga terlibat korupsi.

Penilaian tersebut sekaligus sebagai bentuk dukungan KPU usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar eks narapidana korupsi dilarang maju di Pilkada 2020. Kasus korupsi Bupati Kudus menjadi contoh bahwa mantan koruptor sebaiknya tidak diberikan kesempatan dua kali di pemerintahan.

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan usulan KPK sejalan dengan gagasan pihaknya sebelumnya, di mana eks narapidana korupsi dilarang ikut pemilu.

"Usulan KPK itu sebenarnya sejalan dengan gagasan yang diusung oleh KPU saat melarang mantan narapidana korupsi dicalonkan sebagai caleg dalam Pemilu 2019 kemarin," ujar Pramono ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (29/7/2019).

Pramono lantas memberikan contoh kasus Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang kembali terjerat suap jual beli jabatan. Tamzil sebelumnya merupakan residivis kasus korupsi saat menjabat Bupati Kudus periode 2003-2008.

"Kejadian di Kudus ini menjadi bukti bahwa mantan narapidana korupsi memang tidak selayaknya diberi amanat kembali untuk menjadi pejabat publik," tegas Pramono.

Sebelumnya, KPK meminta parpol tak mencalonkan orang yang punya rekam jejak buruk untuk Pilkada 2020 nanti. Permintaan itu didasari oleh kasus Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang tersandung korupsi untuk kedua kalinya.

"Dengan terjadinya peristiwa ini, KPK kembali mengingatkan agar pada Pilkada Tahun 2020 mendatang, partai politik tidak lagi mengusung calon kepala daerah dengan rekam jejak yang buruk," ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, saat konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/7/2019).(plt)

tag: #kpu  #korupsi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
DD X Teropong Senayan
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Bamsoet Dukung DPR Untuk Bubarkan OJK

Oleh Sahlan Ake
pada hari Sabtu, 11 Jul 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Mantan Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bambang Soesatyo mendukung apabila DPR RI bersama pemerintah membubarkan lembaga Otoritas Jasa Keuangan ...
Berita

BKSAP DPR RI Dan Westminster Foundation for Democracy Bahas Pengawasan Anggaran

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kerja sama dengan Westminster  Foundation for Democracy (WFD) melaksanakan Seminar Daring bertajuk Peran ...