Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Rabu, 31 Jul 2019 - 13:15:00 WIB
Bagikan Berita ini :

PAN Dukung Wacana Larangan Eks Koruptor Maju di Pilkada 2020

tscom_news_photo_1564553171.jpg
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mendukung wacana Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang akan melarang eks koruptor maju pada Pilkada 2020 mendatang.

Menurut Zulkifli, sudah sepatutnya wacana itu diterapkan agar bisa melahirkan pemimpin yang kompeten dan berintegritas.

"Sangat baguslah. Pasti kita dukung wacana itu," kata Zulkifli di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Zulkifli pun menegaskan, partainya tidak akan mencalonkan eks koruptor padaPilkada 2020 nanti. Hal ini, kata dia, sebagai bentuk dukungan terhadapwacana tersebut.

"Yang baik masih banyak," ucapnya

Diketahui, KPU kembali menggulirkan wacana larangan mantan napi korupsi mencalonkan diri sebagai peserta pemilu di Pilkada 2020.

Hal ini menyusul kasus Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang pernah terjerat korupsi, namun terpilih lagi sebagai bupati hingga akhirnya kembali terjerat kasus korupsi. (Alf)

tag: #partai-amanat-nasional  #kpu  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Ali Wongso: SOKSI Dukung Penuh Jokowi dan Gibran Berada di Partai Golkar

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 25 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketum SOKSI ,Ir. Ali Wongso Sinaga mendukung penuh Pak Jokowi dan Pak Gibran berada di Partai Golkar. Hal ini sebagaimana pernyataan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto ...
Berita

Bamsoet Apresiasi KPU dan Dukung Penetapan Prabowo - Gibran Sebagai Presiden dan Wapres RI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi kerja keras komisi Pemilihan Umum (KPU) serta mendukung penetapan Komisi Pemilihan ...