PEKANBARU (TEROPONGSENAYAN) - Lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja sama Islam (OKI) diminta segera menekan rezim junta militer di Myanmar. Hal ini demi menyelesaikan masalah yang dihadapi etnis Rohingya.

Desakan ini diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin. Menurutnya masalah Rohingya merupakan masalah dunia karena adanya kelompok yang ditindas penguasa dan yang paling menyedihkan Etnis Rohingya dikatakan tidak memiliki kewarganegaraan.

"Saya usulkan lembaga internasional seperti PBB ataupun OKI untuk bisa memprakarsai sebuah solusi. Tiada ada jalan lain selain menekan rezim junta militer yang berkuasa di Myanmar. Pertama harus mengakui mereka sebagai warga negaranya," kata Din usai mengukuhkan Pengurus MUI Riau yang baru, di Pekanbaru, Senin (18/5/2015) malam.

Padahal, kata Din, secara historis Etnik Rohingya itu sudah ada lama di Myanmar, bahkan beberapa dari mereka ada yang telah menjadi tokoh pemerintahan di Yangon, ibukotanya.

"Tapi kok tiba-tiba tidak diakui sebagai warga negara. Itu awal dan dasarnya sehingga harus direlokasi atau dipulangkan kembali, sebab kalau tidak mereka tidak bisa diterima di negara mana pun. Sekarang negara dimana-mana tidak mau menerima pengungsi," sebutnya.

Selain itu, United Nation High Commissioner for Refugee (UNHCR) juga tidak bisa membantu orang yang tak berwarganegara. Lembaga itu hanya mengatur pengungsi berkewarganegaraan. Hal tersebut tentu membuat rumit juga buat Indonesia yang telah menerima ratusan pengungsi etnis ini beberapa waktu lalu.

"Jika dipulangkan mereka kembali ditindas dan jika melanjutkan perjalanan juga tidak mudah. Negeri impian mereka, Australia pun takkan menerima," ulasnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, Indonesia sebagai negara tempat transit juga harus mengambil prakarsa. Pemerintah, perlu menyantuni etnis itu baik atas nama agama karena meyoritas mereka Islam dan Indonesia juga mayoritas Islam maupun atas dasar kemanusian. (iy)