Berita
Oleh Ahmad Syaikh pada hari Rabu, 07 Agu 2019 - 15:21:11 WIB
Bagikan Berita ini :
Berdasarkan Aduan Masyarakat

Kepolisian Pelanggar HAM Terbanyak Tahun Lalu

tscom_news_photo_1565166071.jpg
polisi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan kepolisian mendapatkan aduan terbanyak dari masyarakat pada 2018 lalu.

"Pengaduan terhadap pelayanan kepolisian ini yang konstan (jumlahnya)," jelas Komisioner Komnas HAM Amiruddin di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2019).

Amir menyatakan, pengaduan yang diterima pihaknya antara lain mengenai lambatnya penanganan laporan polisi hingga proses hukum yang tidak profesional.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, pada 2018 pihaknya telah menerima lebih dari 6000 pengaduan dari masyarakat terkait kepedulian standar HAM di beberapa institusi.

"Di 2018, kami menerima 6098 pengaduan. Yang terbanyak soal polisi, korporasi, dan pemerintah daerah," kata dia.

Berdasarkan Laporan Tahunan Komnas HAM 2018, Polri menerima sebanyak 1670 berkas aduan masyarakat, sedangkan korporasi dan pemerintah daerah masing-masing menerima sebanyak 1021 dan 682 berkas aduan.

"Sengketa lahan merupakan dugaan pelanggaran HAM terbesar dari kedua institusi tersebut,” tukasnya. (ahm)

tag: #polri  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...