JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Rapat bimbingan teknis (bimtek) 106 Anggota DPRD DKI Jakarta ke Pulau Dewata Bali, menuai sorotan. Pasalnya, acara yang berlangsung tiga hari 5-7 Agustus tersebut digelar menjelang akhir masa jabatan dewan periode 2014-2019.
Kesan plesiran di masa akhir jabatan sebagai anggota dewan pun akhirnya bermunculan.
Direktur Center for Budget Analyais (CBA) Uchok Sky Khadafi, menilai perilaku Anggota DPRD DKI tersebut sangat memalukan. Mereka disebut Uchok tidak memiliki rasa kebajikan, sebab acara Bimtek yang dilakukan di akhir masa jabatan tidak bermanfaat.
“Sangat tidak penting di akhir jabatan (DPRD) melakukan acara Bimtek. Seharusnya anggota Dewan harus introspeksi diri, masih banyak aspirasi warga Jakarta yang belum terpenuhi. Bukannya malah mikirin jalan-jalan,” ujar Uchok saat dihubungi, Rabu (7/8/2019).
Menurutnya, budaya pemerintahan daerah yang ingin menghilangkan korupsi tak sejalan jika menggantikannya dengan agenda jalan-jalan. Hal ini, dikatakan Uchok harus dievaluasi pada APBD DKI 2020.
Ia menilai hal itu jelas bertolak belakang dengan semangat Presiden Jokowi yang mengedepankan kesederhanaan dalam memimpin bangsa. Dengan maraknya agenda plesir dewan, menurutnya justru merusak semangat Jokowi dalam memberantas kebocoran anggaran di semua level pemerintahan.
“Sudahlah jalan-jalan itu stop. Jangan presidennya menghemat, di Jakarta legislatif dan eksekutifnya malah hamburkan uang. Ini sangat memalukan,” cetus Uchok.
Sementara Pengamat Kebijakan Publik Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengatakan Anggota DPRD pintar melakukan penyerapan anggaran namun dibungkus dengan acara Bimtek.
“Kita harus apresiasi teman-teman DPRD DKI yang pintar menyerap anggaran. Salah satunya dengan menggelar Bimtek di Bali,” kata Amir di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Menurut Amir, kegiatan Bimtek secara tidak langsung mengantarkan 28 Anggota DPRD dari Fraksi PDIP yang akan mengikuti Kongres V PDIP yang digelar di Grand Inna Bali Beach, Sanur, Denpasar 8-11 Agustus 2019.
“Bimtek ini juga jadi bentuk solidaritas 78 Anggota DPRD mengantarkan 28 Anggota Fraksi PDIP yang akan ikut Kongres PDIP di Bali,” ujar Amir.
Biasanya Bimtek itu digelar ketika organisasi atau individu akan melalui sesuatu yang baru. Tapi Bimtek yang digelar diakhiri masa jabatan itu menjadi aneh,” imbuhnya.
Di tempat terpisah, Sekertaris DPRD (Sekwan), Yuliadi mengatakan, keberangkatan DPRD DKI ke Bali untuk mengikuti acara Bimtek tidak melanggar aturan. Bimtek yang dilakukan sesuai Permendagri 133 tahun 2017 jo 14 tahun 2018.
“Bimtek kan sudah diatur dalam Permendagri 133 tahun 2017 jo 14 tahun 2018 orientasi dan pendalaman tugas setahun ditetapkan enam kali ( 3 didalam kota, 3 diluar kota). Apalagi memang sesuai RKT dewan telah diperkuat dalam Bamus untuk Bimtek luar kota pada bulan Agustus. Jadi sangat wajar,” jelas Yuliadi. (Alf)