JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PKS DKI Jakarta tak mempermasalahman jika nantinya pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan dilanjutkan oleh anggota DPRD DKI baru periode 2019-2024.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomoberharap proses pemilihan Wagub DKI pengganti Sandiaga Uno itu tak ada hambatan dan berlangsung lancar.

"Jika ternyata pemilihan Wagub baru, pengganti Bang Sandi, baru dapat dilakukan oleh aleg DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024, PKS berharap proses pemilihan berjalan lancar sehingga Wagub baru bisa segera menunaikan tugas, membersamai Pak Anies," kata Syakir, kepada wartawan, Selasa (13/8/2019).

Syakir pun berterima kasih kepada anggota Pansus Pemilihan Wagub DKI yang telah merampungkan tugasnya dengan mengeluarkan tatib. Menurutnya, saat ini warga Jakarta sudah tidak sabar menunggu kehadiran Wagub DKI yang baru.

Maka itu, dia berharap proses pemilihan Wagub tak ada hambatan apapun.

"PKS sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Ongen, Pak Bestari dan segenap anggota Pansus Penyusunan Tatib Pemilihan Wagub DKI Jakarta yang telah bekerja maksimal untuk menuntasan tugas Pansus. PKS yakin warga Jakarta sudah sangat menunggu kehadiran Wagub baru, pengganti Bang Sandi, yang sangat diharapkan dapat memberikan khidmat secara maksimal bagi warga Jakarta, mendampingi Pak Anies dalam ikhtiar mewujudkan Jakarta yang maju kotanya dan bahagia warganya," terang Syakir.

Sebelumnya, Ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI Jakarta Ongen Sangaji mengatakan pemilihan Wagub DKI dipastikan tak bisa diselesaikan oleh anggota DPRD DKI periode 2014-2019. Dia menegaskan pembahasan wagub DKI akan dilanjutkan anggota dewan periode baru 2019-2024.

"Kalau saya haqul yakin bahwa ini bisa dilakukan teman-teman di periode 2019-2024, yang penting perangkatnya sudah selesai, jadi jangan berpikir bahwa kita nggak kerja, sudah selesai," kata Ongen saat dimintai konfirmasi.

"Saya pastikan batal. Nggak mungkin bisa. Karena memang tidak ada ruang lagi untuk kita bisa melakukan rapimgab," lanjut dia.

Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI ini mengatakan selama prosesnya ada dua prioritas anggota DPRD sebelum massa jabatan berakhir pada 25 Agustus. Selain pembahasan wagub DKI, DPRD juga sibuk rapat pembahasan APBD DKI. Sehingga rapimgab belum bisa dijalankan. (Alf)