JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Korbid Kepartaian Partai Golkar Darul Siska mengatakan, tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai waktu pelaksanaan Munas pada bulan Desember, tetapi keputusan Munaslub pada 20 Desember 2017 menyatakan masa bakti kepengurusan DPP Partai Golkar 2014-2019.

Ia berpandangan perbedaan tentang waktu penyelenggaraan Munas Partai Golkar tentu dilatarbelakangi oleh kepentingan masing-masing.

Pihak yang ingin Munas bulan Desember 2019, sangat berkepentingan untuk menentukan calon-calon Menteri yang diusulkan kepada Presiden, menentukan calon pimpinan MPR, pimpinan DPR dan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan di DPR RI.

Pihak yang ingin Munas lebih cepat atau sebelum Oktober berkepentingan agar konsolidasi di tingkat Propinsi, Kab./Kota, Kecamatan dan desa perlu diselesaikan segera mengantisipasi Pilkada pada September 2020.

"Kalau Partai Golkar tidak segera konsolidasi total dari Pusat sampai ke Desa, sangat mungkin tokoh-tokoh/pimpinan Partai Golkar sendiri tidak percaya diri atau ragu untuk dicalonkan oleh Partai Golkar pada Pilkada yang akan datang," kata Darul Siska dalam pesan singkatnya, Rabu (14/8/2019).

Jika saja, kata ia, para petinggi Golkar sadar dan mengutamakan kepentingan Partai yang lebih besar untuk masa datang perdebatan waktu pelaksanaan Munas tidak perlu menyita energi.

"Solusinya sangat mudah yaitu DPP Partai Golkar segera melaksanakan Rapat Pleno, disitu disepakati waktu Rapimnas dan Munas menjelang Oktober 2019, dan disepakati bersama bahwa Pengurus DPP sekarang ini diberi kewenangan penuh untuk menentukan calon Menteri, calon pimpinan MPR, DPR dan AKD di DPR RI," ucapnya.

Dengan demikian, lanjut ia, kepentingan jangka pendek pengurus DPP sekarang terpenuhi dan tuntutan aspirasi untuk kebutuhan partai yang lebih besar guna menyongsong dan memenangkan calon-calon Partai Golkar pada Pilkada tahun depan juga terjawab.