JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan dalam momen Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Republik Indonesia seharusnya indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia sudah di atas 50 poin.
"Jadi, terus terang kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada saat yang sama kita prihatin sudah 74 tahun merdeka tetapi tingkat kesejahteraan masih seperti sekarang. "Corruption Perception Index" kita masih 38, harusnya itu sudah di atas 50 semuanya," ucap Syarif usai mengikuti upacara HUT ke-74 RI di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (17/8/2019).
Untuk diketahui bahwa IPK Indonesia 2018 yang dirilis Transparency International Indonesia (TII) pada Januari 2019 lalu menunjukkan kenaikan tipis, yaitu naik 1 poin dari 37 pada 2017 menjadi 38 pada 2018.
Lebih lanjut, Syarif mengatakan bahwa cita-cita kemerdekaan untuk menyejahterakan Indonesia yang adil dan makmur itu memang belum tercapai.
"Oleh karena itu, kami di KPK selalu berharap bahwa semua upaya pemerintah dalam meningkatkan anggaran pendapatan belanja negara itu dimanfaatkan untuk semaksimalnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk dinikmati oleh sebagian individu yang hanya untuk memperkaya diri sendiri," ucap Syarif.
Ia pun meyakini jika Indonesia dapat menata pendapatan negara dan pembelanjaan dari pendapatan negara dikelola dengan baik maka Indonesia dapat melewati kategori "middle income country".
"Saya yakin kalau kita bisa menata pendapatan negara dan pembelanjaan dari pendapatan negara kita itu dikelola dengan baik, dengan transparan, akuntabel, dan masing-masing orang itu tidak mementingkan dirinya masing-masing kita bisa melewati jebakan daripada "middle income country", kita bisa naik lebih dari itu," tuturnya.
Ia pun juga meyakini bahwa Indonesia mampu di atas Malaysia karena mempunyai keunggulan dalam hal sumber daya alam dan sumber daya manusia.
"Saya yakin sekurang-kurangnya kita bisa di atas Malaysia karena "natural resources" kita, "human resources" kita jauh lebih dibanding mereka," ujar Syarif.(plt)
