JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Meski telah merdeka 74 tahun, namun demokrasi Indonesia masih tersandera oleh empat jebakan politik. Akibatnya demokrasi Indonesia belum naik kelas dan masih berada di tataran prosedural.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyampaikan pandangan tersebut saat memberikan amanat Upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia RI, di halaman Kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2019).
Sohibul menuturkan demokrasi Indonesia masih terjebak dalam empat jebakan penyakit demokrasi yang dapat memberikan dampak buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Pasca reformasi, Indonesia memang keluar dari jebakan otoriterianisme Orde Baru, namun Indonesia hingga kini masih belum berhasil menuntaskan transisi demokrasinya. Indonesia masih belum mampu naik kelas menjadi demokrasi substansial. Selama 20 tahun lebih proses demokratisasi pasca reformasi, Indonesia kembali lagi terjebak dalam demokrasi prosedural dalam bentuk yang lain," ungkap Sohibul.
Empat faktor yang menyebabkan sistem demokrasi terjebak dalam prosedural, menurut Sohibul dipengaruhi oleh jebakan politik yang bebiaya mahal, jebakan hegemoni oliogarki, jebakan politik saling menyandera, dan jebakan politik yang involutif.
"Politik kita berputar-putar pada dirinya, tidak memberi dampak positif bagi kesejahteraan rakyat. Politiknya gaduh sendiri tanpa memberi dampak kemajuan di sektor-sektor lain. Politik jadi tercerabut dari fungsinya sebagai dinamo perubahan ke arah yang lebih baik, baik dari sisi ekonomi dan kesejahteraan maupun dari sisi harmoni sosial kemasyarakatan," ujarnya.
Padahal, menurut Sohibul, demokrasi harus dapat memberikan ruang dan peluang kepada seluruh lapisan masyarkat Indonesia, begitupun dengan manfaat dari demokrasi itu sendiri.
"Susbtansi misi dari demokrasi adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya menguntungkan bagi segelintir kelompok saja. Karena tujuan dari demokrasi adalah membuka kesempatan yang sama bagi seluruh warga agar rasa keadilan dan rasa kesetaraan terwujud," terangnya.
"Keadilan Sosial merupakan sila kelima Pancasila yang menjadi prasyarat terwujudnya sila ketiga Pancasila yakni Persatuan Bangsa. Tanpa ada keadilan sosial, tidak akan ada persatuan bangsa," terang Sohibul.(plt)
