PKS Rela Kehilangan Posisi Wagub DKI?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Nasrullah menyatakan partainya rela melepas posisi wagub demi kebaikan warga Jakarta.

“Inginnya sih tetap dari PKS (wagub), tetapi buat kebaikan warga DKI kita rela, kasian Pak Anies jomblo terus,” kata dia pada Teropong Senayan, ketika ditemui di Kantornya di Jakarta Rabu (21/8/2019).

Apalagi, pria yang akrab disapa Bang Nas itu juga menyatakan sedari awal Gerindra menyerahkan posisi wagub pada PKS dengan setengah hati.

Walhasil, penentuan siapa pengganti Sandiaga Uno di DKI terus mangkrak hingga sekarang. Kalau pun masalahnya ada pada si calon, kata Bang Nas, kedua calon yang diajukan telah lolos fit and proper test.

“Bukan itu masalahnya, ada masalah lain yang saya juga belum tahu, yang jelas ada faktor lain yang membuat Gerindra separuh hati menyerahkan posisi wagub ke kita,” tegasnya.

"Kita siap mengganti nama calon wagub yang telah diajukan jika masalahnya ada pada calon, tapi itu juga enggak mudah karena harus mendapat persetujuan dari pimpinan partai pengusung," tambahnya.

Buat Pansus

Meski melihat adanya tarik menarik kepentingan pada penentuan nama cawagub DKI, Bang Nas optimis sebelum akhir tahun Anies bakal punya pasangan setelah menjomblo satu tahun lamanya.

“Kalau ditanya kapan ya secepatnya tetapi tidak mungkin sekarang-sekarang ini, karena semua anggota dewan sedang sibuk membahas APBNP 2019, dan sebentar lagi ada pelantikan anggota baru,” jelasnya.

Untuk mempercepat penentuan wagub, lanjut Bang Nas, DPRD juga telah membentuk Pansus Wagub yang sudah bekerja membuat tatib dan telah tiga kali menggelar rapat.

Sayang seribu sayang, hingga rapat terakhir yang digelar bulan lalu tersebut, penentuan nama wagub DKI tidak pernah korum.

“Saat ini tatibnya sudah selesai, dalam membuat tatib kita juga meminta masukan dan audiensi ke Mendagri,” kata dia lagi.

Meski begitu, lanjutnya, pembentukan pansus wagub bukan jaminan semua permasalahan telah teratasi dan nama wagub pun disetujui.

Maklum, kata Bang Nas, yang namanya pansus itu begitu dinamis, ada yang inginnya begini ada yang begitu, ada yang ingin korum 3/4 ada yang ingin 2/3 ada yang 1/2+1.

“Kalau kita dari PKS, inginnya korum 1/2+1 karena di tatib yang disusun tidak tertuang secara jelas pemilihan wagub tersebut harus korum 3/4 atau 2/3,” pungkasnya. (ahm)