Tabrak Regulasi Jika Pembangunan Ibu Kota Baru Diswastakan

Oleh mandra pradipta pada hari Kamis, 22 Agu 2019 - 10:26:51 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1566444411.jpeg

Ilustrasi (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyatakan, skema pembangunan ibu kota baru yang melibatkan swasta bisa bertentangan dengan regulasi.

Mardani menyampaikan hal itu menanggapi skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan ibu kota baru yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Guna mewujudkan proyek prestisius tersebut pemerintah akan menggandeng swasta melalui skema KPBU. Melalui skema tersebut, dari perkiraan total biaya pembangunan sebesar Rp466 triliun, 93,5%-nya dari sektor swasta. 

Hal ini, kata Mardani, sangat membahayakan untuk rencana pembangunan Ibu Kota negara yang merupakan obyek vital.

"Sumber pembiayaan gedung legislatif, eksekutif, yudikatif, serta sarana pendukung dan penunjangnya dari KPBU dan swasta. Ini yang dapat mengancam aspek keamanan dan kedaulatan Ibu Kota sebagai objek vital negara," jelas dia di Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Gedung lembaga negara, lanjut dia, tidak bisa dibangun melalui skema KPBU, yang mengandalkan dana swasta.

"Di dalam Perpres No 38 tahun 2015 Pasal 5 ayat 1 tentang KPBU sudah dijelaskan dengan rinci bahwa infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial, bukan infrastruktur politik/lembaga negara," papar Mardani.

Pada bagian lain, Mardani menilai lebih baik dana pembangunan ibu kota baru sebesar Rp466 triliun digunakan untuk membangun kawasan ekonomi dan industri yang tepat sasaran. Apalagi, pemindahan ibu kota negara kurang berdampak kepada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi .

"Dana sebesar itu kalaupun ada haruslah digunakan untuk kemajuan ekonomi," kata Mardani.(plt)

tag: #pemindahan-ibu-kota  

Bagikan Berita ini :