Berita
Oleh Jihan Nadia pada hari Sabtu, 31 Agu 2019 - 23:52:03 WIB
Bagikan Berita ini :

Bela Panglima TNI, Politikus NasDem ini Salahkan Polri Terkait Kerusuhan Papua

tscom_news_photo_1567270323.jpg
Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi Nasdem, Supiadin Aries Saputra angkat suara terkait kerusuhan Papua yang tak kunjung reda. Dia tak setuju bila Panglima TNIMarsekal TNI Hadi Tjahjantomenjadi pihak yang paling disalahkan dalam kisruh Papua.

Menurut Supiadin, kericuhan yang terjadi di Papua bukanlah tanggung jawab TNI, melainkan Polri.

"Perlu diketahui bahwa penanggungjawab operasi keamanan di Papua adalah Polri, bukan TNI," ujar Supiadin saat dihubungi TeropongSenayan di Jakarta, Sabtu, (31/8/2019) malam.

Dia mengatakan, TNI pada dasarnya hanya membantu Polri jika dibutuhkan.

"Oleh karena itu, sebutan Kelompok Soaratis OPM diganti menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata karena Operasi Pokoknya adalah Operasi Kamtibmas, TNI sifatnya membantu Polri bila dibutuhkan," jelasSupiadin membela TNI.

Dia juga menyebut bahwa bahwa Panglima TNI bukanlah pengendali operasi kemanan di Papua.

"Jadi, tidak tepat kalau Panglima TNI diusulkan diganti karena Panglima TNI bukan Pengendali Operasi Keamanan di Papua," terang Supiadin. (Alf)

tag: #tni  #papua  #polri  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...