Pemilihan Wagub DKI Molor, Gerindra Tak Mau Disalahkan

Oleh Alfian Risfil pada hari Minggu, 08 Sep 2019 - 21:13:38 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1567952128.jpg

Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Nasib pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta semakin tak jelas. Panitia khusus (Pansus) yang dibentuk untuk pemilihan Wagub DKI kini sudah bubar seiring dengan habisnya periode masa jabatan anggota DPRD periode 2014-2019.

Akibatnya, proses pemilihan Wagub DKI Jakarta harus menunggu lagi terbentuknya Pansus baru. Akan tetapi pembentukan Pansus ini dipastikan tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat, mengingat ada mekanisme panjang yang harus dilalui.

"Pansus harus terbentuk lagi. Karena Pansus yang lama itu bukan secara otomatis, karena banyak yang tidak menjadi anggota Dewan lagi. Pansus itu baru bisa terbentuk ketika fraksi sudah terbentuk," ujar anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi, kemarin.

Untuk membentuk Pansus, lanjut dia, alat kelengkapan dewan (AKD) juga harus tersedia dulu. Selain itu, masih banyak tahapan bagi DPRD DKI untuk membentuk pimpinan DPRD DKI periode 2019-2024.

"Fraksi kan bukan alat kelengkapan dewan. Di fraksi-fraksi nanti mereka musyawarah, baru terbentuk AKD, siapa saja yang duduk di situ. Kemudian, bisa ditindaklanjuti untuk ke Pansus. Tapi juga harus menunggu pimpinan definitif. Lalu, pimpinan definitif mengirim surat kepada fraksi-fraksi untuk mengirimkan perwakilannya untuk terbentuknya Pansus," urainya.

Tahapan terakhir dari Pansus yakni membentuk panitia pemilihan (panlih). "Habis itu, segera ada rapimgab (rapat pimpinan gabungan). Proses berikutnya adalah di Balai Kota atau Paripurna, untuk mengesahkan tatib. Setelah disahkan tatib, Pansus itu bubar. Habis itu dibuatkan panlih. Panlih itulah yang nanti akan menjalankan proses pemilihan wagub dari cawagub dan berdasarkan tatib," tuturnya. 

Adapun mekanisme waktu pemilihannya, Pansus dapat mengagendakan. Pansus lama saat itu mengagendakan rapat paripurna pada tanggal 22 Juli 2019 lalu. 

"Tapi kan tidak berjalan dengan normal karena terkendala di rapimgab. Jadi mestinya nanti salah satu yang harus dilakukan oleh Pansus adalah memibikin plan tablenya sampai kepada Paripurna, sehingga ada targetnya," ucap dia.

Suhaimi pun mengharapkan Pansus baru yang terbentuk nanti bisa lebih cepat memproses pemilihan Wagub DKI. Pasalnya, sudah setahun lebih Anies Baswedan bekerja seorang diri memimpin DKI Jakarta. 

"Harapan saya, Pansus yang baru itu nanti bekerja secara efektif, memanfaatkan hasil yang kemarin dikerjakan oleh Pansus lama. Meskipun belum disahkan," pungkasnya.

Anies Ingin DPRD Baru Prioritaskan Wagub

Setahun lebih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bekerja seorang diri tanpa didampingi wakil gubernur. Anies pun tak menyangka bahwa dirinya akan "menjomblo" begitu lama.

Kepada para anggota dewan yang baru dilantik, Anies berharap dapat memasulkan agenda pemilihan wagub DKI pada awal kepemimpinan mereka.

"Saya berharap mudah-mudahan nanti dewan memasukkan agenda pemilihan wakil gubernur sebagai salah satu agenda awal di masa tugasnya," katanya.

Karena, lanjut Anies, dua nama sudah disampaikan kepada dewan. "Sekarang kita tunggu dewan memprosesnya lebih cepat lebih baik," tambah Anies.

Dia pun mengibaratkan kerja sendiri bagaikan permainan bulutangkis. "Dengan begitu nanti saya tidak main single terus main double kalau badminton tuh," tutupnya.

Ditargetkan Rampung Akhir 2019

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sementara dari Fraksi Gerindra, Syarif menargetkan pemilihan Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno rampung pada akhir tahun 2019 ini.

Syarif juga mengungkapkan, bahwa partainya memasukan proses pemilihan pendamping Anies sebagai agenda kerja utama pada masa bakti 2019-2024. "Masuk prioritas, sebelum tutup tahun," kata Syarif ditemui di Kebon Sirih.

Dia menambahkan, guna menindaklanjuti pemilihan pengganti Sandiaga Uno setelah wakil rakyat DKI melengkapi alat kelengkapan dewan, seperti pengesahan pimpinan DPRD, ketua komisi, dan penunjukan ketua fraksi masing-masing partai.

"Alat kelengkapan sudah terbentuk, tatib sudah terbentuk, baru mulai lagi, jadi kalau ditanya kapan ya saya sering jawab kejar ini dulu baru jalan," tuturnya.

Gerindra Menolak Disalahkan

Sementara itu, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Mohamad Taufik tak mau partainya disalahkan terkait molornya proses pemilihan Wagub di DPRD DKI. Sebab, menurutnya, Gerindra tak bisa menentukan sendiri kapan kursi DKI-2 harus terisi. 

"Kalau pembahsana molor jangan disalahin Gerindra dong," kata Taufik kepada TeropongSenayan di Ancol, Jumat (6/9/2019) kemarin.

Taufik pun menegaskan, pihaknya ingin pengganti Sandiaga Uno segera diselesaikan dalam waktu yang cepat. Sehingga Anies tidak terlalu lama bekerja sendirian.

"Kita berharap dalam waktu dekat, Pemprov sudah punya wagub yang definitif," katanya.

Karena itu, Taufik meminta PKS bekerja lebih keras lagi serta melalukan komunikasi yang efektif terhadap anggota dewan baru.

"Untuk mencapai sesuatu itu harus berusaha, membangun komunikasi baik kepada semua Fraksi di dewan," ucap dia.

Selanjutnya, Taufik juga menanggapi soal kasak-kusuk PKS akan melakukan pergantian pemain atau menarik nama kandidat Wagub, Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Taufik mengaku, sampai saat ini PKS belum berkomunikasi.

"Tapi, bila betul begitu (akan diganti), maka PKS harus berdialog dulu dengan kami (Gerindra). Karena dua nama itu diusulkan bersama-sama dengan Gerindra," pungkas Taufik. (Alf)

tag: #dprd-dki  #pks  #partai-gerindra  #anies-baswedan  

Bagikan Berita ini :