GORONTALO UTARA (TEROPONGSENAYAN)--Standar moral turut menjadi ukuran kualitas anggota legislatif (Aleg). Pertimbangan ini pula yang menjadi pertimbangan DPRD Gorontalo Utara, Gorontalo, akan langsung memecat anggota dan pimpinan yang terbukti masuk kawasan pelacuran atau lokalisasi.

Sanksi tersebut termaktub dalam kode etik tata beracara anggota dan pimpinan DPRD setempat.

Ketua Pansus DPRD Gorontalo Utara, Matran Lasunte di Gorontalo, Rabu (11/9/2019), menyatakan, poin itu cukup menyita perhatian dan melalui perdebatan panjang saat pembahasan.

Apalagi mereka tegas mencantumkan kata "prostitusi" dalam aturan kode etik yang akan segera disahkan sebelum para pimpinan DPRD definitif disahkan.
Politikus PPP itu mengatakan, pansus juga mengatur tata beracara Badan Kehormatan DPRD dalam menerapkan larangan masuk ke kawasan prostitusi. Yaitu, para anggota DPRD yang dilaporkan oleh masyarakat, termasuk dilaporkan sesama anggota dan pimpinan DPRD, wajib disertai bukti otentik.

"Jadi, tidak serta merta anggota DPRD dilaporkan masuk ke area prostitusi akan langsung dipecat, namun harus disertai bukti otentik," kata dia.

Nanti Badan Kehormatan DPRD Gorontalo Utara, kata dia, tidak harus melakukan pengawasan melekat, atau membuntuti setiap gerak-gerik para anggota DPRD. Tata beracara mereka adalah menindaklanjuti laporan yang masuk.

Tidak hanya itu, Panitia Khusus Kode Etik DPRD Gorontalo Utara pun menambahkan poin larangan bagi para anggota DPRD, masuk ke lokasi perjudian atau berjudi.

Sanksi lain adalah pemotongan hak biaya transportasi bagi anggota DPRD yang tidak masuk kantor serta tidak mengikuti rapat-rapat komisi, khususnya rapat paripurna tanpa keterangan jelas.

Seluruh poin-poin itu sangat krusial, kata dia, sehingga perlu diatur sebagai pedoman bagi Badan Kehormatan DPRD dalam bekerja nanti.

"Kita tinggal melihat sejauh mana integritas para anggota yang akan bertugas di Badan Kehormatan, mampu menerapkan Kode Etik sebagai aturan yang perlu ditaati oleh seluruh anggota DPRD," katanya. (plt/ant)