Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Sabtu, 14 Sep 2019 - 21:30:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Situasi Internal KPK Gaduh, DPR Minta Jokowi Percepat Pelantikan Pimpinan KPK Baru

tscom_news_photo_1568470286.jpg
Aksi unjuk rasa di gedung Merah Putih KPK berbuntut ricuh, Jumat (13/9/2019) kemarin. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi Hukum DPR RI M Nasir Djamil meminta Presiden Jokowi mempercepat pelantikan pimpinan KPK baru periode 2019-2023. Dia ingin, pengambilan sumpah dilakukan dalam waktu dekat.

Hal tersebut, menurut Nasir, tentu setelah nanti DPR mengesahkan kelima pimpinan terpilih dalam sidang paripurna yang rencananya akan digelar pada Senin (16/9/2019) pekan depan.

Usulan percepatan itu bukan bermaksud ingin mendikte Presiden, melainkan melihat situasi dan kondisi di KPK setelah muncul nama lima pimpinan KPK dipilih oleh DPR.

Apalagi, kata dia, ada dua pimpinan KPK saat ini yang telah menyatakan mengundurkan diri dan menyerahkan KPK kepada Presiden.

"Situasinya sangat gaduh dan cenderung membuat polarisasi di tengah masyarakat. Karena itu mempercepat pelantikan lima pimpinan KPK yang baru sangat diharapkan", kata Nasir Djamil di Jakarta, Sabtu (14/9/2019).

Menurut Nasir, KPK adalah lembaga yang tidak boleh dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk tujuan diluar penindakan korupsi.

Aksi-aksi yang nyaris baku hantam di depan gedung KPK, Jumat (13/9/2019) kemarin, jika dibiarkan maka akan berlarut dan bukan tidak mungkin menimbulkan korban.

Karena itu, Nasir menganggap, jika pimpinan KPK baru bisa dilantik dalam waktu yang cepat, mereka diharapkan mampu mengendalikan dan mengarahkan situasi dan kondisi di internal KPK sehingga kondusif.

"Suasana kerja di KPK saat ini sudah tidak nyaman dan bisa tidak bisa dikontrol. Karena itu menpercepat pelantikan mereka oleh Presiden adalah solusi untuk mengakhiri kegaduhan yang sudah berlangsung beberapa bulan ini," tuturnya.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aktivis Milenial Indonesia dan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan NKRI di gedung KPK berakhir ricuh, Jumat (13/9/2019). Aksi, lempar-lemparan batu dan bambu pun tak terelakkan.

Aksi unjuk rasa itu menuntut DPR merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, massa juga meminta agar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Wadah Pegawai (WP) menarik pernyataannya terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Irjen Firli Bahuri.

Awalnya, aksi itu berjalan dengan damai, walau aksi itu diwarnai dengan aksi bakar-bakan ban.

Kericuhan itu berawal ketika massa ingin masuk ke gedung KPK untuk berkomunikasi dengan pimpinan KPK terkait logo KPK ditutup pakai kain hitam. Saat itu, massa berkeinginan membuka kain hitam tersebut.

Padahal, penutupan logo KPK menggunakan kain hitam yang dilakukan oleh lembaga antirasuah itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap rencana revisi UU KPK yang sedangdigodok DPR.

“Kami meminta untuk bertemu dengan Pimpinan KPK dan akan mencopot kain hitam di logo KPK,” ungkap salah seorang orator aksi di atas mobil komando sebagaimana dilansir dari cnnindonesia.

Jelas saja, KPK tak membiarkan massa membuka kain hitam tersebut. Aparat kepolisian pun sempat melakukan negosiasi dengan perwakilan pegawai KPK. Namun tetap saja, pegawai KPK menolak keinginan massa untuk membuka kain hitam tersebut.

Namun, tiba-tiba salah satu pendemo masuk ke dalam gedung KPK dan dia berhasil mencopot kain hitam tersebut.

Polisi pun tak tinggal diam. Bersama pegawai KPK, polisi langsung mengamankan seseorang yang berhasil membuka kain hitam tersebut.

Massa lainnya tak terima dengan diamankannya salah seorang pendemo itu. Massa pun langsung bereaksi dan hal itulah yang memicu kericuhan.

Massa terus bersikeras ingin masuk ke dalam gedung KPK dan bertemu dengan pimpinan KPK. Namun tetap ditolak. Massa pun semakin bringas, dengan melemparkan batu dan bambu ke dalam gedung KPK.

Aparat keamanan pun langsung membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata. Hingga kini, kondisi pun sudah kondusif, setelah massa membubarkan diri. (Alf)

tag: #komisi-iii  #dpr  #kpk  #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Pelindo III Akan Adakan Rapid Test Covid-19 di Zona Merah dan Sediakan 50 Ribu Alat Tes

Oleh Bachtiar
pada hari Kamis, 28 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pelindo III terus mendukung upaya Pemerintah menangani Covid-19 sesuai dengan program dari Kementerian BUMN untuk turut aktif dalam memutus rantai Covid-19. Yang ...
Berita

Sosialiasi New Normal di Daerah, MPR Minta Kepala Daerah Libatkan RT/RW

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet meminta kepala daerah dari 25 kabupaten dan kota di empat provinsi yang hendak menerapkan new normal untuk segera ...