JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Legislator Golkar di DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya Soesatyo siap mendukung kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI dan BUMD potensial untuk menggenjot Pendapat Asli Daerah (PAD) agar target APBD DKI 2020 sebesar Rp95 triliun bisa tercapai.
"Kami siap mendukung penuh BPRD dan BUMD potensial agar meningkatkan kinerja sehingga pendapatannya meningkat. Dengan begitu, otomatis PAD untuk DKI juga akan meningkat. Target APBD Rp95 T pada 2020 saya optimis bisa dicapai," kata Dimaz kepada wartawan disela-sela acara mancing bersama di Waduk Rawa Bambon, Kelapa Dua, Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (15/9/2019).
Putra Ketua DPR RI Bambang Soesatyo ini meminta, BUMD potensial antara lain Bank DKI dan PT Delta untuk terus meningkatkan kinerja. Juga PBB-P2 dan retribusi dari parkir dan lain-lain harus terus ditingkatkan.
Dia juga meminta, pendapatan dari parkir yang diduga bocor, mesti dilakukan peningkatan kinerja dan sistem pengawasannya segera diperbaiki.
"Pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir masih belum maksimal. Harus ada regulasi yang mendukung semua potensi peningkatan PAD," jelas Dimaz, yang akan fokus di Komisi C DPRD DKI periode 2019-2024 itu.
Sementara itu, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI 2019 dipangkas hingga Rp 2,4 triliun, maka rancangan APBD DKI 2020 diprediksikan akan naik sebesar Rp 6,9 triliun dari APBD DKI 2020 sehingga mencapai Rp95 triliun.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI telah menggelar rapat pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2020.
Sebelumnya, Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan TAPD DKI mengusulkan kenaikan nilai APBD DKI 2020 sebesar Rp 6,9 triliun dari penetapan APBD 2019 sebesar Rp 89,08 triliun menjadi Rp 95,99 triliun.
“Kenaikan signifikan ini terjadi di postur belanja langsung yang diusulkan hampir seluruh SKPD di masing-masing bidang,” kata Triwisaksana beberapa waktu lalu.
Setidaknya, kata Triwisaksana, ada sembilan program prioritas yang diusulkan sehingga anggaran tahun depan naik cukup besar. Untuk sembilan program prioritas itu saja, dialokasikan anggaran sebesar RP 46,84 triliun.
Sembilan program prioritas itu program satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di bawah pengawasan lima komisi DPRD DKI. Perinciannya, di Komisi A bidang pemerintahan sebesar Rp 5,52 triliun, Komisi B bidang perekonomian Rp 4,11 triliun, Komisi C bidang keuangan sebesar Rp 699 miliar, Komisi D bidang pembangunan sebesar Rp 17,79 triliun, dan Komisi E bidang kesejahteraan rakyat sebesar Rp 18,70 triliun.
“Kegiatan di masing-masing komisi itu seperti rehab total gedung sekolah, penatalaksanaan jaminan kesehatan, dan pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau taman,” ucap Sani panggilan akrab Triwisaksana.
Untuk pengadaan lahan ruang terbuka hijau hutan kota, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik non-PNS di sekolah negeri, pengadaan lahan Dinas Bina Marga, pengadaan lahan Dinas Sumber Daya Air, pembangunan jalan dan trotoar beserta kelengkapannya, dan pengadaan lahan untuk pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) fase II.
Menurut Triwisaksana, Banggar akan terus mencermati seluruh usulan program kegiatan prioritas tersebut dalam rapat Banggar lanjutan bersama TAPD.
Rencananya, pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Rancangan APBD tahun 2020 sudah dirapatkan pada akhir Agustus lalu. (Alf)
