JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif meradang atas klaim Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly yang menyebut telah bertemu dan membahas sejumlah poin dalam revisi UU nomor 30/2002 tentang KPK bersama dirinya dan Ketua KPK Agus Rahardjo. Syarif meminta Yasonna untuk jujur dan tidak mengaburkan fakta yang sebenarnya terkait UU KPK yang baru disahkan DPR pada Selasa (17/9/2019) tersebut.

"Pak Laoly tidak perlu membuat narasi baru dan mengaburkan fakta yang sebenarnya. Saya yakin beliau bertuhan, jadi sebaiknya jujur saja," kata Syarif saat dikonfirmasi, Rabu (18/9/2019).

Syarif mengakui, dirinya bersama Agus yang ditemani Deputi Pencegahan KPK dan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang menemui Yasonna di kantornya pada pekan lalu. Saat itu, Syarif dan Agus meminta daftar inventaris masalah (DIM) RUU KPK yang telah disampaikan pemerintah kepada DPR. Namun, kata Syarif, Yasonna saat itu tidak memberikan DIM tersebut kepada KPK.

"Kami juga meminta Pak Laoly untuk membahas DIM tersebut dengan KPK sebelum Pemerintah mengambil sikap akhir karena detil DIM yang dibahas tidak pernah dibahas bersama KPK," ungkapnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 10 menit itu, Yasonna menyebut pemerintah tidak membutuhkan lagi konsultasi publik karena telah mendapatkan masukan yang cukup. Namun, saat itu, Yasonna berjanji akan mengundang KPK saat pembahasan di DPR.

"Tapi Pak Laoly juga tidak memenuhi janji tersebut," kata Syarif.

Sebelumnya, Yasonna H Laoly mengklaim, telah berdiskusi dengan pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarif terkait pembahasan revisi UU KPK tersebut. Dalam pertemuan di Kemkumham itu, politikus PDIP itumengklaim menyampaikan sejumlah materi revisi RUU KPK. (Alf)