JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -PDI Perjuangan mengungkapkan rasa syukurnya bahwa konsolidasi politik yang nampak dari susunan dan komposisi Pimpinan DPR dan MPR telah memerkuat basis politik dukungan ke Presiden Jokowi.
“Alhamdulillah, Ketua DPR dan Ketua MPR berasal dari basis utama pengusung Presiden Jokowi. Dengan dukungan lebih dari 60.7 persen kursi di DPR, dan membaiknya komunikasi politik dengan Partai Gerindra, bisa dimaknakan bahwa konsolidasi politik Pemerintahan Jokowi berhasil dan berjalan baik, jauh lebih bagus daripada kondisi tahun 2014 yang lalu," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Senin (7/10/2019).
Demikian halnya dengan konsolidasi di bidang hukum, kata Hasto, penegasan KPK sebagai lembaga eksekutif sebagaimana menjadi keputusan MK, dan dengan revisi UU KPK menjadikan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat memilihi legitimasi dan legalitas yang kuat untuk menentukan arah kebijakan politik hukum nasional.
"Dampaknya pasar akan merespons positif. Sebab dengan berhasilnya konsolidasi politik dan hukum, berbagai ketidakpastian dan resiko politik akan berkurang drastis, sehingga meningkatkan kepastian di bidang ekonomi. Stabilitas politik dan hukum sangat diperlukan bagi arah pembangunan perekonomian nasional," ucapnya.
PDI Perjuangan meyakini bahwa kedudukan presiden semakin kuat dan presiden bertanggung jawab di dalam menentukan arah konsolidasi politik hukum, termasuk road map pemberantasan korupsi, khususnya melalui upaya pencegahan.
“Seluruh calon menteri harus memiliki integritas yang tinggi, namun juga sosok pemimpin di bidangnya, sehingga memiliki pemahaman terhadap hal ihwal kementrian yang akan dipimpinnya, sekaligus sosok yang berani mengambil langkah terobosan,” jelas Hasto.
PDI Perjuangan berharap dengan membaiknya stabilitas politik nasional dan kepastian hukum, terlebih dengan potensi pasar yang begitu besar dan infrastruktur jauh lebih siap, maka laju dan gerak investasi akan semakin besar.
Meskipun demikian semangat pemberantasan korupsi harus terus diperkuat.
“PDI Perjuangan memastikan bahwa mereka yang berstatus terdakwa akibat korupsi dan para koruptor tidak akan pernah bisa dicalonkan dalam jabatan strategis. PDI Perjuangan juga akan memberikan sanksi pemecatan bagi koruptor dan pemecatan seketika bagi yang terkena OTT KPK," tegasnya. (ahm)
