Oleh Jihan Nadia pada hari Jumat, 01 Nov 2019 - 18:51:29 WIB
Bagikan Berita ini :

Mendagri: Program-Program Pengentasan Kemiskinan dan Stunting Harus Masuk APBD

tscom_news_photo_1572609089.jpg
Mendagri Tito saat konferensi pers bersama Wapres Ma'ruf Amin di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (01/11/2019). (Sumber foto : TeropongSenayan/jihan.dok)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Menteri Dalam Negeri (Memdagri),Tito Karnavianmeminta program-program terkait pengentasan kemiskinan dan stunting harus masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal ini diungkapkannya dalam konferensi pers bersama Wakil Presiden dan segenap Menteri terkait di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (01/11/2019).

“Bahwa program-program pengentasan kemiskinan dan stunting harus masuk di dalam APBD, ini harus diyakinkan. Jadi nanti kita akan libatkan network (jaringan) yang ada di Kemendagri, yaitu dari Inspektorat dan Dirjen Bina Keuangan Daerah yang akan melihat apakah sudah masuk programnya. Kalau sudah masuk data, kita akan yakinkan betul daerah-daerah yang perlu dapat prioritas intervensi stunting,” kata Mendagri Tito.

Menurutnya, program pengentasan kemiskinan dan stunting tersebut sangat erat kaitannya dengan Program Prioritas Nasional yang berkenaan dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas. Oleh karenanya, pihaknya akan memastikan setiap Pemda memiliki program-program tersebut.

“Kita bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga di tingkat Pusat untuk membuat program-program prioritas daerah mana yang perlu ada perhatian terlebih dahulu atau prioritas utamanya secara bertahap, dan kemudian kita akan libatkan jaringan dari organisasi terutama jaringan ibu-ibu, relawan, untuk bersama mengampanyekan stunting dengan program-program kreatif untuk stunting ini,” ujarnya.

Menurutnya, kampanye dengan melibatkan jaringan-jaringan di masyarakat tersebut sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang permasalah stunting dan pencegahannya.

“Kampanye penting, karena belum tentu masyarakat paham, termasuk kepala daerah yang tidak paham apa itu arti stunting. Kalau tidak paham, bagaimana mau masuk APBD, mau buat terobosannya seperti apa, termasuk mengintegrasikan bantuan-bantuan sosial berupa pangan maupun non pangan. Ini akan kita lakukan di bawah arahan Bapak Wakil Presiden dan juga kita akan bergerak sambil nanti evaluasi,” jelas Mendagri Tito.(Alf)

tag: #kementerian-dalam-negeri  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
DD X Teropong Senayan
advertisement
Lainnya
Berita

Pelapor Eks Anggota DPR Asal Sultra Surati Komisi Pemilihan Umum

Oleh windarto
pada hari Selasa, 07 Jul 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Surya Ismail Bahari, yang melaporkan Haerul Saleh, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 ke Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam kasus penipuan ...
Berita

Ini Kreteria Penganti Kapolri Idham Azis Menurut Demokrat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto menyebut ada enam kriteria yang harus dimiliki Kapolri, pengganti Jenderal Idham Azis pada tahun depan. Menurut Didik, tantangan ...