JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diharapkan memperketat pengawasan proses penyusunan anggaran proyek pembangunan fisik di ibukota, karena diduga masih rawan kebocoran.

"Sebab penyusunan anggaran yang dilakukan konsultan masih dapat dipermainkan oknum pejabat dan pelaksana pemenang lelang," kata Direktur Eksekutif Jokowi Watch, Tigor Doris Sitorus melalui keterangan tertulisnya, Senin (4/11/2019).

Tigor memberikan contoh jika lelang pembangunan fisik sekolah dengan anggaran Rp 1 milliar yang kemudian dimenangkan salah satu perusahaan penawar terendah, yaitu sekitar Rp 800 juta, perusahaan masih bisa untung30 persen.

Padahal, menurut Tigor, modal produksi pembangunan fisik sekolah dengan anggaran Rp 1 milliar tersebut hanya sekitar Rp500-600juta.

"Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana anggaran proyek senilai Rp 1 milliar itu disusun konsultan? Padahal biaya modal kerja hanya sekitar Rp500-600juta. Disinyalir hal itu terjadi karena ada mar kup dalam komponen dalam setiap item spesifikasi bahan bangunan dan jasa," ujar Tigor.

“Jadi konsultan yang ditunjuk tidak jeli dan detail dalam menyusun anggaranproyek. Bagaimanamungkin anggaran Rp 1 miliar ditawar Rp 800 juta tapi pemenang lelang dapat keuntungan 30 persen dari nilai proyek. Inijelas ada mark up dan bisa jadi celah korupsi, bahkan proyek bisa dibawah standar," sambungnya.

Kemudian, lanjut Tigor, sejak Kepemimpinan Anies Baswedan sistem penyusunan anggaran fisik yang diberikan ke konsultan tidak lagi diawasi oleh PT Sucofindo sehingga konsultan bebas menyusun anggaran proyek fisik. Hal ini berbeda di era Gubernur Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dimana konsultan penyusun anggaran harus diawasi oleh Sucofindo.

“Anies perlu belajar dari Ahok, jika itu baik tidak ada salahnya untuk diambil. Ini supaya tidak terjadi pemborosan anggaran di DKI Jakarta,” ujar Tigor.

Untuk mencegah terjadi kebocoran anggaran, Tigor menyarankan supaya seluruhkompenen proyek fisik dimasukan kedalam e-Katalog sehingga ada transparansi dan harga yang kompetitif dari distributor.

Selain itu, Jokowi Watch juga meminta Presiden Joko Widodo agar membuat kebijakan supaya pemerintah daerah setingkat kota/kabupaten tidak lagi proyek fisik.

"Proyek fisik nantinya hanya dikerjakan oleh Kementerian PUPR atau badan baru yang fokus terhadap infrastrukur. Sebab proyek fisik di daerah diduga jadi celah korupsi antara pejabat dan pengusaha," tutup Tigor. (Alf)