Zaman Ahok Ada Anggaran Aneh Rp1,2 Triliun, F-Gerindra Tak Umbar Ke Medsos

Oleh Fitriani pada hari Rabu, 06 Nov 2019 - 19:46:08 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1573044368.jpg

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohmad Taufik (tengah) saat konferensi pers di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2019). (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Munculnya anggaran ganjil dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) selalu muncul setiap tahunnya.

Malahan pada zaman Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, ditemukan anggaran ganjil yang nilainya fantastis, yaitu Rp1,2 triliun. 

Demikian disampaikan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik dalam konfrensi pers di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/11/2019). 

Saat itu, Taufik mengaku tidak mau berkoar-koar melalui media sosial atau menyampaikannya lewat media. Ia memilih jalur resmi sesuai fungsi kontrol dewan dengan melaporkannya kepada pimpinan DPRD DKI. 

"Dulu temuan aneh begini juga ada. Dulu saya temukan selisih Rp 1,2 triliun, tapi saya nggak buka ke publik," kata Taufik. 

Selanjutnya, kata Taufik, DPRD DKI memanggil dua pejabat Pemprov DKI yang bertanggung jawab, yakni Heru Budi Hartono dan Michael Rolandi. 

Dengan begitu, maka pembahasan KUA-PPAS berjalan secara terbuka dan tranparan dan semua wakil rakyat di Kebon Sirih bisa ikut hadir dan membahasnya bersama.

Karena itu, bagi Taufik, membuka masalah rencana anggaran ke publik bukan sesuatu yang istimewa. Meskipun hal itu boleh saja dilakukan, namun tidak perlu berlebihan. 

"Sebenarnya nggak ada yang istimewa, cuma genitnya saja yang harus dikurangi dikit. Nggak apa-apa genit, boleh, nggak ada masalah," sindir Taufik. 

Sebelumnya, lewat akun Twitternya, Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengungkapkan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS. Mereka menemukan anggaran Rp 82 miliar untuk pengadaan lem aibon dan pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur. 

Tak hanya itu, PSI juga menemukan anggaran untuk beberapa unit server dan storage seniali Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. (Alf)

tag: #dprd-dki  #pemprov-dki  #partai-gerindra  

Bagikan Berita ini :